Infografis
Suara.com - Eks anak buah terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kemeneterian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menyebut mantan bosnya itu tidak suka main proyek.
Hal itu disampaikan Malik saat menjadi saksi a de charge atau meringankan pada sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian SYL, mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
Menurut Malik, SYL lebih banyak bekerja di lapangan bertemu masyarakat saat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Bahkan, dia menyebut 80 persen kerja SYL dilakukan di lapangan, sementara 20 persen lainnya di kantor.
“Semua kecamatan didatangi dan tidak permah bicara soal uang, tidak pernah bicara soal proyek di Gowa,” kata Malik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6/2024).
Baca Juga: Bela Tersangka Koruptor SYL, Ternyata Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Dapat Rp3,1 M
![Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/5/2024). [ANTARA FOTO/Reno Esnir/aw]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/27/88946-syahrul-yasin-limpo-syl.jpg)
Bahkan, Malik mengungkapkan saudara SYL yang merupakan anggota DPR sempat marah karena tidak mendapatkan proyek di Gowa.
“Sampai saudaranya sendiri yang pada saat itu anggota DPR marah, dia bilang 'kenapa saya dilarang dapat proyek di Gowa?Nah, saya ini juga pengusaha meskipun saya anggota DPR’,” tutur Malik.
“Saya saat itu lamgsung berpikir Pak Syahrul ini tidak main-main proyek,” tandas Malik
Diketahui, SYL saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: Curhat Belum Dapat Bayaran dari SYL, Pengacara: Sebetulnya Malu juga Ngomong, Kami Lillahi Ta'ala
