Infografis
Suara.com - Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama digadang-gadang bakal jadi ormas keagamaan pertama mengelola tambang. Ini seiring pemerintah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas.
Diketahui, Presiden Jokowi pada Kamis (30/5/2024) lalu telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bisa mengelola Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).
Keputusan pemerintah ini sejatinya memantik pro dan kontra. PBNU sendiri melalui Ketua Umumnya KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah menegaskan NU siap mengelola tambang.
Terkait usaha pertambangan ini, warga NU pernah getol menolak tambang pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Pada 20 Mei 2024 silam, digelar istigasah atau doa bersama di tapak pabrik Semen Indonesia, hutan Perhutani KPH Mantingan, Rembang.
Dalam istigasah ini warga dari 8 desa sepakat menolak penambangan dan pendirian pabrik semen di Rembang.
Disitat dari laman NU Online, Minggu (9/6/2024), kala itu, 8 desa yang menolak tambang pabrik semen adalah Desa Suntri, Tegaldowo, Bitingan, Dowan, Timbrangan, Pasucen, Kajar dan Tambakselo.
Istigasah ini kemudian diikuti oleh halaqah (pertemuan) di Pondok Pesantren yang diasuh Pejabat Rais Aam PBNU KH A Mustofa Bisri, Roudlatut Thalibin, Rembang pada 25 Mei 2014 yang dihadiri oleh berbagai organsisasi. Di antaranya, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Rembang, PCNU Lasem, Pondok Pesantren Ngadipurwo Blora, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA).
Halaqoh ini sepakat menolak penambangan dan pendirian pabrik semen di Rembang dengan alasan sebagai berikut:
Baca Juga: Bahlil Tegaskan Pemberian IUP ke Ormas Keagamaan Bukan Ajang Balas Budi Politik
1. Bukti-bukti lapangan mutakhir seperti ditemukannya ratusan mata air, gua, dan sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan karst Watuputih harus dilindungi. Proses produksi semen berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari gunung Watuputih.
