Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Politik, Puan Maharani menyerahkan bola panas kepada masyarakat terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghapus aturan batas usia calon kepala daerah.
"Jadi, ya selanjutnya, silakan masyarakat yang kemudian melihat apakah itu yang terbaik atau tidak," kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Ia mengatakan, adanya putusan MA itu harus digunakan pada Pilkada yang benar-benar harus dilaksanakan dengan baik.
"Ya seharusnya keputusan ma itu berlaku untuk proses-proses Pilkada, itu kan untuk proses Pilkada yang baik, berjalan, jujur adil, dan memang terbaik untuk pelaksanaan Pilkada ke depan bagi bangsa dan negara," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, masyrakat nantinya bisa memberikan masukan terhadap adanya putusan MA tersebut.
"Ya silakan masyarakat yang kemudian memberikan masukannya," pungkasnya.
Dilaporkan ke KY
Buntut putusan itu, tiga hakim MA dilaporkan ke Komisi Yudisial. Pelapor dalam perkara ini adalah Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi).
"Tujuan kami ke KY adalah melaporkan tiga hakim yang kemarin membuat putusan yang sangat janggal dan mencederai masyarakat, yaitu Yodi Martono Wahyunadi, Yulius, dan Cerah Bangun," kata Direktur Gradasi, Abdul Hakim, di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Putusan Kilat
