Infografis
Suara.com - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Dedi Nursyamsi mengungkapkan pesan terdakwa eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjadi atasannya. SYL disebut-sebut kerap berpesan kepada anak buahnya di Kementan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan Dedi saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa SYL, Mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono, dan Mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
“Apakah beliau sering ingatkan enggak kepada Saudara atau eselon I mengenai integritas?” tanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6/2024).
“Iya, beliau mengingatkan,” jawab Dedi.
![Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (29/5/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/29/51143-syahrul-yasin-limpo-syl.jpg)
“Apa, faktanya apa yang Saudara dengar?” lanjut Rianto.
“Pada saat itu beliau sering menyampaikan intinya ikuti SOP. Ikuti SOP dengan betul, jangan melanggar aturan,” sahut Dedi.
“Ikuti SOP itu kan urusan umum, apa lagi? Hindari apa? KKN?” tambah Rianto.
“Iya, hanya penyampaian itu,” timpal Dedi.
“Jadi setiap kali temuan apakah ada ucapan seperti itu mengingatkan kepada Suadara?” tanya Rianto.
Baca Juga: Saksi Akui Sunat Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Demi Setoran Ke SYL
“Setiap kali,” balas Dedi.
Dakwaan SYL
Diketahui, SYL saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
