Infografis
Suara.com - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Pertanian Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi mengungkapkan adanya permintaan dana sharing nonbudgeter untuk memenuhi permintaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Hal itu disampaikan Dedi saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian SYL, mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
Dia mengaku harus mengakali cara agar memenuhi kebutuhan SYL dengan melakukan pemotongan hak pegawai yang harusnya melakukan perjalanan dinas. Pemotongan itu pun kemudian dimasukkan ke dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
"Jadi intinya setiap ada kegiatan di badan SDM itu kan pasti ada perjalanannya, nah perjalanannya itu dipotong 10-50 persen," kata Dedi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6/2024.)
"Yang SPJ itu ya?" tanya hakim ketua Rianto Adam Pontoh.
"Iya," jawab Dedi.
"Umpama perjalanan dinas dilaporkan 10 orang perjalanan dinas seperti itu, jadi fiktif?," ucap Rianto.
"Kegiatannya ada, cuman itu perjalanannya jadi haknya temen-temen itu dikurangi," ujar Dedi.
Dedi menyebut hasil pemotongan dana perjalan dinas di BPPSDMP Kementan dikumpulkan dan diserahkan kepada bagian Biro Umum Kementan. Lalu setelahnya diberikan berupa kwitansi.
Baca Juga: Febri Diansyah Ungkap Honor Fantastis Jadi Pengacara SYL Dkk, Capai Rp 800 Juta!
Dia juga mengaku tidak mengetahui uang hasil patungan tersebut bakal digunakan untuk apa. Namun, yang dia tahu dana itu bakal digunakan untuk operasional di luar negeri.
