Profil Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Segera Teken Izin Tambang untuk PBNU

Eko Faizin Suara.Com
Senin, 03 Juni 2024 | 12:50 WIB
Profil Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Segera Teken Izin Tambang untuk PBNU
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadilia mengungkapkan akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan peran ormas keagamaan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui ormas keagamaan diberikan akses untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada 30 Mei 2024. 

Bahlil Lahadilia mengatakan proses pembuatan izin konsesi itu sudah memasuki tahap penyelesaian sehingga dalam waktu dekat izin itu akan segera diteken. Ia menyebut pemberian izin usaha karena PBNU sudah banyak berkontribusi bagi pembangunan negara. 

Lantas siapakah Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi segera teken izin kelola tambang untuk PBNU?

Baca Juga: Kapan Pemerintah Kasih PBNU IUP Batu Bara Secara Resmi? Begini Kata Bahlil

Profil Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia SE merupakan Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Pengusaha Indonesia ini dilantik menjadi Menteri Investasi Indonesia pada 28 April 2021.

Pria kelahiran Kolaka Sulawesi Tenggara, 7 Agustus 1976 ini sebelumnya pernah menjabat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019. 

Bahlil juga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai holding company. Di politik, ia pernah menjadi anggota dari Partai Golkar, namun telah berhenti pada 2009.

Ia menempuh pendidikan di Maluku dari SD Negeri 1 Seram Timur hingga SMP Negeri 1 Seram Timur. Dia kemudian pindah ke Fakfak, untuk melanjutkan ke SMA YAPIS Fakfak. 

Bahlil memutuskan untuk belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura, sebuah perguruan tinggi swasta lokal. Namun, ia lulus sangat terlambat pada usia 26 tahun karena pendidikannya terhenti akibat keterlibatannya dalam kerusuhan Mei 1998.

Baca Juga: PBNU Segera Dapat Izin Tambang, Publik Bandingkan dengan Muhammadiyah

Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Papua hingga akhirnya menjabat sebagai Bendahara Umum PB HMI. Dia juga seorang mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Saat remaja, pekerjaan pertama Bahlil adalah sebagai penjual. Ia kemudian menjadi kondektur bus sebelum akhirnya menjadi sopir angkot sewaktu SMA.

Setelah ia lulus dari Port Numbay, ia dipekerjakan sebagai pekerja di Sucofindo, sebuah perusahaan milik negara. Bersama teman-temannya, ia kemudian mendirikan tiga perusahaan bernama PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul dan PT Dwijati Sukses.

Dia memiliki PT Rifa Capital Holding Company dan 10 perusahaan lainnya, dan sebagian besar aktif di sektor transportasi dan properti. Sebagai seorang pengusaha, pada suatu waktu, ia bertemu dengan Joko Widodo yang merupakan sesama pengusaha saat itu dan berteman dengannya. 

Persahabatan yang mereka jalin sangat erat sampai-sampai Joko Widodo sendiri menganggapnya sebagai saudara.

Selama Pilpres 2019, Lahadalia mendukung Joko Widodo untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai presiden. Ia menjadi Direktur Direktorat Penggalang Pemilih Muda tim kampanye presiden Joko Widodo-Maruf Amin, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Berkarya. 

Atas kiprahnya untuk kampanye Jokowi dalam mempertahankan kepresidenannya, pada Oktober 2019, ia diangkat menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian dilantik sebagai Menteri Investasi pertama Indonesia pada 28 April 2021 setelah pembentukan Kementerian Investasi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI