Infografis
Suara.com - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengkritik pemerintah terkait aturan yang memberi izin ormas keagamaan mengelola tambang. Jatam meminta ormas keagamaan tidak tergiur aturan tersebut.
Menurut Koordinator Jatam Melky Nahar, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 merupakan upaya pemerintah, terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaruh pengaruh.
Melky berujar terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2024 menguatkan watak rezim Jokowi yang rakus dan tamak. Menurutnya, Jokowi dengan mudah mengobral kekayaan alam untuk segelintir kelompok.
Kata dia, dalil pemerintah bahwa bagi-bagi konsesi untuk ormas itu sebagai upaya menciptakan kesejahteraan jelas omong kosong. Sebab, tambang itu rakus lahan dan rakus air, dan dengan mudah menghancurkan basis utama produksi warga.
"Bagi-bagi konsesi justru bisa dibaca sebagai upaya menjinakkan ormas, atau dengan kata lain Jokowi sedang mempertahankan pengaruh politiknya pasca lengser pada Oktober mendatang," kata Melky dihubungi, Senin (3/6/2024).
Sehubungan terbitnya aturan tersebut, Jatam mengingatkan seluruh kalangan ormas, terutama ormas keagamaan yang ingin mendapatkan konsesi. Melky mengingatkan operasi tambang telah memicu daya rusak yang dahsyat, tidak terkecuali anggota ormas keagamaaan juga menjadi korban.
"Salah satu contoh adalah Budi Pego, petani yang dikriminalisasi dan masuk penjara hanya karena menolak tambang. Ia adalah warga NU," kata Melky.
"Jatam mendesak ormas keagamaan untuk tidak terjebak pada politik sesat Jokowi, yang menghalalkan segala cara untuk mempertahakan pengaruh politiknya," sambung Melky.
Melky berharap ormas kegamaan justru bisa mengambil sikap berbeda, yakni dengan mengkritisi langkah politik rezim Jokowi.
Baca Juga: Ormas Keagamaan Boleh 'Main' Tambang Ajang Bagi-bagi Kue? Pemerintah Bantah: Ungkit UUD hingga HAM!
"Bukan malah sebaliknya, ikut menikmati," katanya.
