Aksi Partai Buruh Tolak Tapera: Siap Demo Besar-besaran 6 Juni di Istana hingga Layangkan Gugat ke MK

Suara.com - Partai Buruh mengklaim akan menggelar aksi besar-besaran untuk mendesak pemerintah mencabut aturan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Demonstasi untuk menolak Tapera itu akan digelar Partai Buruh pada Kamis (6/6/2024) pekan ini. 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim jika aksi besar-besaran tolak Tapera itu akan dihadiri ribuan buruh. 

“Atas dasar enam alasan tersebut, Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan untuk mencabut PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera,” kata Said dalam keterangannya, Minggu (2/6/2024).

Selain mendesak pemerintah mencabut PP Tapera, Said mengatakan buruh sekaligus akan menyuarakan tuntutan untuk mencabut PP tentang program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, dan aturan-aturan lainnya.

"Menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” kata Said.

Said menyampaikan selain aksi pada hari Kamis (6/6), Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung.

6 Alasan Desak Tapera Dicabut

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 24 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera).

Said melihat ada beberapa alasan mengapa desakan Partai Buruh agar Tapera dicabut harus dilakukan pemerintah

Baca Juga: Jangan Paksa Pekerja! Ini Enam Alasan Partai Buruh Desak Pemerintah Cabut Tapera

Alasan pertama ialah lantaran tidak ada kepastikan memiliki rumah lewat program Tapera. Said berujar dengan potongan iuran sebesar 3 persen dari upah buruh, dalam sepuluh hingga dua puluh tahun kepesertaannya, buruh tidak akan bisa membeli rumah.