"Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung aspirasi program program baru namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian kredibilitas dan confidence dari berbagai stakeholder," katanya.
"Kami di Kemenkeu, saya sendiri Menkeu terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini juga sudah diketahui oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan dan beliau menyampaikan baik dan terus untuk diintensifkan koordinasi dan komunikasi sehingga ini oleh arahan bapak Presiden Jokowi dan oleh nanti Bapak presiden terpilih Pak Prabowo beliau berdua tentu berkomunikasi terus," sambungnya.