Megawati Didorong Lagi jadi Ketum PDIP: Perannya Nanti Selevel Dewan Syuro Punya Hak Veto

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:11 WIB
Megawati Didorong Lagi jadi Ketum PDIP: Perannya Nanti Selevel Dewan Syuro Punya Hak Veto
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. [Dok. DPP PDIP]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima, menilai jika Megawati Soekarnoputri masih dianggap menjadi perekat dan penjaga soliditas bagi PDIP. Selain itu Megawati dianggap mempunyai maruah ideologis. 

Hal itu disampaikan Aria Bima ketika ditanya mengapa seluruh pengurus PDIP masih mendorong Megawati maju sebagai ketua umum PDIP pada Kongres partai pada 2025 nanti. 

Ia mengatakan, regenerasi sebenarnya terus terjadi di partai. Namun Megawati masih dianggap layak menjadi ketum. 

"Regenerasi terjadi di mana-mana ya. Bahkan untuk anggota DPR aja, PDI perjuangan usia mudanya terbanyak, walikota/bupati terbanyak. Saya melihat, beliau masih menjadi soliditas perekat partai dan penjaga integritas partai untuk selalu mempunyai maruah ideologis," kata Aria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024). 

Baca Juga: Soal Putusan MA, Politisi PDIP Sebut Hukum Kembali Diakali Penguasa Demi Anak: Pengkhianat Reformasi!

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima. (Suara.com/Bagaskara)
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima. (Suara.com/Bagaskara)

Ia mengatakan, di tengah kondisi saat ini masih diperlukan sosok penjaga konstitusi dengan prisipnya. 

Baca Juga: Soal Putusan MA, Politisi PDIP Sebut Hukum Kembali Diakali Penguasa Demi Anak: Pengkhianat Reformasi!

"Saat ini di tantangan ancaman global, di tengah pluralisme konstitusi global, dan konstitusi kita perlu ada orang yang cukup teguh di dalam prinsip dan bagaimana mampu menerjemahkan ideologi konstitusi kita dalam menavigasikan berbagai narasi-narasi konstitusi global," tuturnya. 

Lebih lanjut, Aria melihat ke depan Megawati akan berperan di partai seperti layaknya ketua majelis tinggi atau Dewan Syura partai. Nantinya PDIP memiliki ketua harian. 

Baca Juga: Megawati Diminta Pimpin Partai Lagi, Analis Sebut kalau Puan atau Prananda Jadi Ketum Perpecahan di PDIP Akan Muncul

Baca Juga: Liburan Bareng Jokowi ke Candi Borobudur Saat Rakernas PDIP, Gibran Ungkap Alasan Menohok

"Kami percaya bahwa Ibu Mega akan lebih berfungsi seperti Dewan Syuronya dengan Majelis Tingginya yang mempunyai hak veto lah," katanya. 

"Kami berharap nanti ke depannya untuk yang lebih teknis tentu ada jenis-jenis ketua harian yang lebih muda, yang lebih bisa menavigasikan partai dengan era gen Z yang pemilihnya hampir masuk ke 156 juta untuk Pemilu 2029," sambungnya. 

Megawati Jadi Ketum Lagi 

Sebelumnya, seluruh pengurus PDI Perjuangan (PDIP) seluruh Indonesia meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk tahun 2025-2030 melalui Kongres Partai ke depan. 

Baca Juga: Bukan Prananda, Megawati Disebut Terang-terangan Endorsement Puan jadi Pewarisnya di PDIP

Hal itu disampaikan dan menjadi salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, sejak Jumat (24/5/2024) dan ditutup pada Minggu (26/5/2024). 

“Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” kata Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani yang membacakan rekomendasi. 

Puan membacakan naskah rekomendasi Rakernas V, di hadapan seluruh peserta sidang penutupan, serta media massa dari seluruh Indonesia yang boleh hadir di dalam ruangan. 

Selain itu, Puan menyampaikan bahwa Rakernas V Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional.  

Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan Partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.  

Maka itu, Rakernas memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan. 

“Oleh karena itu Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah,” tegas Puan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI