Infografis
"Agar upah bisa layak, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah mencabut omnibus law UU Cipta Kerja yang selama ini menjadi biang keladi upah murah di Indonesia," kata Said.
Kelima, harus ada kepastian bahwa jumlah tabungan milik buruh dan peserta Tapera tidak digunakan subsidi silang antar peserta Tapera. permintaan ini menyusul program Tapera yang dianggap program tabungan sosial, seperti JHT dan Jaminan Pensiun dan bukan program asuransi sosial, seperti Jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja).
"Karena sifat tabungan sosial beda dengan sifat asuransi sosial. Jadi bila ada yang berkata bahwa Tapera sama dengan program BPJS Kesehatan, maka hal itu adalah keliru. Jangan ada subdisi silang dalam program Tapera," kata Said.
Keenam, sebelum tapera dijalankan, Partai Buruh dan KSPI meminta agar pemerintah menambah dan memperkuat program bantuan biaya perumahan dari program JHT BP Jamsostek.
"Juga program subsidi bunga bank KPR ditambah lagi. Setelah semua dana tersebut diintegrasikan untuk membuat program perumahan yang murah dan layak untuk rakyat," kata Saidz
Usai menyampaikan poin-poin itu, Said menegaskan posisi Partai Buruh dan KSPI yang menolak program Tapera dijakankan saat ini.
"Karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, PNS, TNI, Polri dan peserta Tapera. Partai Buruh dan KSPI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran untuk isu Tapera, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan yang kesemuanya membebani rakyat," kata Said.
