Infografis
Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mencurigai program makan bergizi gratis akan membebani anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran pendidikan di APBN sebesar 20 persen merupakan mandatory spending.
Pernyataan Huda itu berkaca soal adanya anggaran pendidikan pada tahun pertama kepemimpinan pemerintah Prabowo-Gibran diproyeksikan mencapai Rp708,2 triliun - Rp741,7 triliun. Sementara pagu anggaran Kemendikbudristek sendiri tak ada kenaikan.
"Saya curiga, saya pada posisi curiga dan ini perlu masih perlu pembuktian bisa jadi kemungkinan anggaran itu diambil dari situ," kata Huda kepada wartawan, Rabu (29/5/2024).
"Nah kalau ini terjadi semakin akan membebani anggaran pendidikan 20 persen yang tidak sepenuhnya untuk pembiayaan pendidikan," sambungnya.
Meski demikian, ia lagi-lagi menegaskan pernyataannya tersebut baru sebatas dugaan awal saja. Menurutnya, semua harus perlu dibuktikan.
"Belum ini baru asumsi dasar saya perlu ditelusuri lebih jauh, tapi poinnya kami pada posisi tidak setuju pada makan dan minum susu gratis itu diambil dari mandatori spending 20 persen karena sekali lagi ini akan menjadi beban baru malahan," ungkapnya.
Di sisi lain, ia mengatakan pihaknya masih akan memperjuangkan anggaran mandatory spending pendidikan 20 persen itu untuk benar-benar dialokasikan untuk fungsi pendidikan bukan untuk yang lain.
"Ya sejak lama dari tahun ke tahun komisi X kan terus mendorong kenaikan pagu anggaran pendidikan, setiap tahun pasti ada pembahasan RAPBN yang sesuai dengan idealitas kebutuhan pembiayaan untuk fungsi pendidikan. Nah, dari tahun ke tahun itu pula rekomendasi komisi X untuk menaikkan anggaran pendidikan ini mengalami jalan buntu begitu," katanya.
Terakhir, ia berharap pernyataan Prabowo menyangkut soal komitmen pendidikan tinggi harus murah atau bahkan gratis harus benar-benar direpresentasikan.
"Saya kira harus terepresentasikan dari perubahan alokasi anggaran untuk pendidikan di rapbn 2025 dan itu harus dikawal serius oleh pihak kemendikbud. Supaya komitmen dari presiden terpilih bisa terealisasi disaat beliau memimpin nanti pada bulan Oktober," pungkasnya.
