Infografis
Suara.com - Pengamat antikorupsi Farid Andhika menanggapi putusan sela Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang membebaskan Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh.
Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengaku prihatin dengan putusan yang dibacakan pada Senin (27/5/2024) itu.
"Yang pasti kami prihatin atas putusan tersebut, karena ini dapat dijadikan yurisprudensi bagi kasus yang lainnya," kata Farid saat dihubungi Suara.com, Selasa (28/5/2024).
Dia menjelaskan, jaksa di KPK ditugaskan oleh Kejaksaan. Artinya, jaksa KPK seharusnya mengemban tugas sebagaimana jaksa penuntut umum (JPU) biasa.
Baca Juga: Sebut Tak Masuk Akal Gazalba Saleh Dibebaskan, Eks Penyelidik KPK: Awal Kekacauan Ini Adalah...
"Logikanya ketika JPU di KPK ditugaskan oleh Kejaksaan, berarti mengemban tugas sebagaimana JPU biasa, seperti halnya penyidik yang ditugaskan dari Polri maka memiliki kewenangan sebagaimana penyidik," tutur Farid.
"Ini juga sebagai bukti salah satu kekacauan dari revisi UU KPK karena di UU lama, Pimpinan KPK merupakan penyelidik, penyidik dan penuntut, namun di UU baru pasal tersebut dihapus," ujar dia.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima eksepsi mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) nonaktif Gazalba Saleh dalam putusan sela.
“Mengadili, satu, mengabulkan nota keberatan dari tim penasehat hukum Terdakwa Gazalba Saleh tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di ruang sidang PN Tipikor Jakarta, Senin (27/5/2024).
Dia juga menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.
Baca Juga: Putusan PN Tipikor yang Bebaskan Gazalba Saleh Disebut Bikin Perkara Lain di KPK Mandek
“Memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” tegas Fahzal.
Dia menjelaskan KPK tidak pernah menyerahkan surat pendelegasian kewenangan penuntutan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk jaksa KPK dalam kasus Gazalba Saleh.
“Namun, jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi sesuai dengan asas Single Prosecution System,” tandas Hakim Fahzal.
