Suara.com - IM57+ Institute menyerahkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas usia sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha, mengatakan pihaknya melayangkan gugatan lantaran berdasarkan perubahan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang mengatur soal batas usia pimpinan KPK menjadi 50 tahun.
“Akibat dari perubahan UU nomor 19 tahun 2019 tentang batas umur pimpinan KPK menjadi 50 tahun maka ada beberapa anggota IM57, Bang Novel dan teman-teman, itu yang tidak bisa mendaftar,” kata Praswad di Mahkamah Konstitusi, Selasa (28/5/2024).
Praswad menjelasakan alasan Novel serta anggota IM57+ Institute lainnya ingin kembali maju menjadi pimpinan KPK. Salah satunya karena pimpinan KPK seperti sedang mengalami krisis integritas.
Hal itu, kata Praswad, terlihat dari salah seorang pimpinan KPK Firli Bahuri menjadi tesangka dalam perkara koupsi.
“Ketua KPK saat ini sedang menjadi tersangka, satu orang mengundurkan diri karena kode etik, satu orang juga saat ini, tiga-tiganya bahkan bermasalah di sidang kode etik dewas,” ujarnya.
“Bahkan Nurul Ghufron kemarin juga bahkan sempat jumpalitan. Kita nggak tahu apa yang terjadi kok sidang kode etiknya tidak berjalan,” Praswad menambahkan.
Oleh sebab itu, saat ini IM57+ Institut mengajukan gugatan soal perubahan batas usia untuk pimpinan KPK, dengan tujuan Novel Baswedan bisa kembali maju menjadi pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
“Kami harap ini bisa dikabulkan MK, dengan perubahan UU jadi bisa melanjutkan proses pendaftaran sebagai pimpinan KPK,” tandasnya.
Firli Tersangka