Infografis
Suara.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin memberikan pelatihan terhadap para juru parkir liar. Ia pun berpesan agar bimbingan yang diberikan tak boleh asal-asalan.
Mujiyono menyebut jika pelatihan hanya sekadar formalitas, nantinya para jukir liar ini malah akan balik lagi mengatur parkiran secara ilegal.
“Menurut saya, rencana Pemprov untuk memberikan pelatihan itu baik. Tapi harus digarisbawahi bahwa pelatihan yang diberikan itu harus benar-benar aplikatif dan langsung dipraktikkan dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya,” ujar Mujiyono kepada wartawan, Senin (27/5/2024).
Baca Juga: Ultimatum Oknum RT jika Terima Duit Jukir Liar, Pj Gubernur Heru Budi: Bakal Langsung Dicopot!
Baca Juga: Awal Juni, Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI ini mengaku khawatir nantinya para jukir liar yang dilatih tidak dapat mengaplikasikannya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak.
“Jangan hanya memberikan pelatihan-pelatihan formalitas dan ternyata tidak dapat diaplikasikan mereka untuk mencari nafkah bagi keluarga para Jukir,” ucap Mujiyono.
Menurutnya, pemberian pelatihan ini juga harus berdasarkan profiling yang dilakukan terhadap para jukir. Dengan demikian, ilmu yang diterima akan sejalan dengan bakat yang dimiliki.
Baca Juga: Resmi Dilarang Nyari Duit di Minimarket, 127 Jukir Liar 'Digaruk' Pemprov DKI
“Mesti dilakukan profiling, misalnya ada Jukir yang dapat bekerja sebagai Satpam, maka perlu diberi pelatihan dan disalurkan menjadi petugas keamanan baik di kantor pemerintah ataupun swasta,” pungkasnya.
Seleksi Jukir Sebelum Beri Kerjaan
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebut pihaknya tak bisa begitu saja dengan mudah memberikan pekerjaan kepada para jukir liar di minimarket. Ia mengaku akan lebih dulu melakukan seleksi terhadap para jukir.
Apalagi, kata Hari, para jukir liar itu belum tentu seluruhnya merupakan warga DKI Jakarta.
Hal ini dikatakan Hari menanggapi rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin memberikan para jukir minimarket pekerjaan.
![Aktivitas seorang juru parkir memarkirkan kendaraan di salah satu minimarket di kawasan Jakarta, Kamis (9/5/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/09/41536-juru-parkir-minimarket-tukang-parkir-minimarket-ilustrasi-tukang-parkir-ilustrasi-juru-parkir.jpg)
"Ya kita harus ada seleksi juga, kan belum tentu juga mereka punya KTP DKI Jakarta," ujar Hari kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).
Selain itu, Hari menyebut perlu diketahui lebih dulu mengenai minat pekerjaan dari para jukir liar itu. Pihaknya melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransgi DKI akan melakukan penelusuran.
"Dapat dilakukan pendataan minat dari para jukir liar tentang bidang pekerjaan yang diminati," jelasnya.
Setelah itu, baru diberikan pelatihan kepada para jukir yang sudah diseleksi itu sesuai dengan minatnya. Begitu pelatihan selesai, mereka siap diberikan pekerjaan yang lebih layak.
"Kemudian dapat diikutsertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan disnakertransgi baik pelatihan berbasis kompetensi maupun pelatihan tenaga kerja mandiri atau Jakpreneur," ungkapnya.
"Kemudian setelah dilakukan pelatihan akan difasilitasi terkait informasi lowongan pekerjaan yang bisa didaftar," pungkasnya.
