Infografis
Suara.com - Pusat Penerangan TNI mengatakan, membantah soal adanya peningkatan pengawasan personel Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Kejaksaan Agung (Kejagung) buntut penguntitan terhadap Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.
“Tidak ada kaitannya dengan kasus yang ramai dibicarakan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar melalui pesan tertulis, Minggu (26/5/2024).
Gumilar menyampaikan, kegiatan pengamanan yang dilakukan Pom TNI di wilayah Kejaksaan Agung, merupakan pengamanan biasa dan tidak ada yang istimewa.
“Normal seperti biasanya, tidak ada yang istimewa,” kata Gumilar.
![Personel Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI meningkatkan pengawalan di Kejaksaan Agung. [tangkap layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/26/36419-personel-puspom-tni-di-kejagung.jpg)
Diketahui, dalam Instagram @puspomtni menyatakan, jika ada peningkatan pengawasan menyusul peristiwa pengungkitan terhadap Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri.
Namun, postingan yang diunggah pada Sabtu (25/5/2024) ini telah dihapus oleh akun pengunggah. Sehingga sudah tidak dapat dibaca oleh publik.
Gumilar mengatakan, penempatan personel Pom TNI dilakukan sejak tahun lalu. Ditempatkannya personel TNI di Kejagung lantaran, Kejagung dan TNI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023.
Gumilar mengatakan, pengamanan yang dilakukan Pom TNI sudah dilaksanakan jauh sebelumnya, dalam rangka mendukung giat penegakan dan hukum.
“Karena kami di sana ada Jampidmil,” ucapnya.
Baca Juga: Prihatin Soal Jampidsus Dikuntit Densus 88, Komisi III DPR: Kejagung dan Polri Harus Buka Suara
Suara.com juga telah berupaya menghubungi Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto soal peningkatan pengamanan di Kejagung. Namun, Yusri belum memberikan keterangan.
