Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDIP Said Abdullah berkomentar setelah ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri banyak menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kritik itu terbaru disampaikan dalam pidato politiknya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP.
Dia mengatakan bahwa kritik yang disampaikan Megawati bertujuan untuk menekankan pentingnya check and balances dalam bernegara.
"Di luar pemerintahan atau dalam pemerintahan ibu menyampaikan soal check and balances itu kan wajar saja," kata Said di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).
"Bahkan, dalam pemerintahan pun posisi DPR melekat dalam dirinya untuk selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah," tambah dia.
Baca Juga: Megawati: Andika Perkasa Sudah Punya KTA PDIP: Asal Jangan Mbalelo
Said juga menyebut Megawati meminta kadernya untuk tidak berdiam di zona nyaman. Artinya, kata dia, kader yang berada di legislatif harus bekerja untuk rakyat.
Saat ditanya perihal kritik keras Megawati kepada penguasa, Said menyebut tidak perlu semua pernyataan Megawati diterjemahkan sebagai serangan terhadap pemerintah.
"Janganlah kami diposisikan seakan-akan setiap apa yang disampaikan ibu ketua umum langsung gebuk pemerintah atau sebaliknya," tegas Said.
"Secara umum sebagai parpol akan meraih kekuasan, iya. Kalau toh kekuasaan diraih, itu pun harus ada check and balances karena ini negara demokrasi," tandas dia.
Sebelumnya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik berapi-api dengan kritik-kritiknya.
Baca Juga: PDIP Kalbar Beri Warning ke Prabowo: Jangan Lagi Gunakan Cara-cara Pilpres 2024 di Pilkada!
Beberapa hal yang disorot Megawati ialah adanya data anomali pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai menjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Presiden Kelima RI itu juga memberikan kritik keras terhadap intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Selain itu, dia juga mengkritisi wacana penambahan jumlah kementerian pada kabinet pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
