Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi langkah Sekjen DPR RI RI Indra Iskandar yang mengajukan praperadilan.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Indra.
"Tentu pasti kami akan buktikan penyitaan aset-aset atau pun menetapkan pihak sebagai tersangka basisnya adalah barang bukti yang nanti diuji di dalam praperadilan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).
"Itu hanya syarat formilnya saja sebagai tersangka, bukan substansinya, tidak terpengaruh sama sekali karena itu nanti ujinya di Pengadilan Tipikor," tambah dia.
Baca Juga: Momen Kata 'Iblis' Keluar Dalam Sidang Perkara Syahrul Yasin Limpo
![Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar (tengah) meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/5/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/15/13402-indra-iskandar-sekjen-dpr-indra-iskandar-diperiksa-kpk.jpg)
Merujuk pada laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan praperadilan diajukan Indra pada 16 Mei 2024 dengan nomor perkara 57/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Adapun klasifikasi perkaranya sah atau tidaknya penyitaan.
Di laman tertulis pula, pemohon Indra Iskandar, dan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Dugaan korupsi yang menyeret nama Indra Iskandar berkaitan dengan mark up pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Ditaksir kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Guna mempermudah proses penyidikan, KPK juga sudah mencegah Indra Iskandar, dan Hiphi Hidupati bersama lima orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Pencegahan berlaku selama enam bulan kedepan atau sampai dengan Juli 2024, dan kemungkinan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.
Baca Juga: Diduga Sengaja Disembunyikan, KPK Sita Mobil Pajero Sport Milik SYL di Lahan Kosong
