Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) akan memulai Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Jumat (24/5/2024). Ada sejumlah hak pokok yang akan jadi pembahasan pada rakernas tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Committee (SC) Rakernas, Djarot Saiful Hidayat, saat jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Jumat (24/5/2024).
“Isi Rakernas V PDIP akan membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan 3 persoalan pokok,” kata Djarot.
Djarot menjelaskan, tiga persoalan pokok tersebut yaitu; pertama, soal sikap politik PDIP baik internal maupun eksternal. Kedua, merumuskan program-program kerakyatan. Ketiga, membahas tentang strategi pemenangan Pilkada 2024.
Dirinya menambahkan, pembahasan tiga hal pokok itu nantinya akan dibagi ke dalam kelompok. Pada tiap-tiap kelompok ini nantinya akan ada sub kelompok untuk membahas isu secara komprehensif.
Khusus untuk strategi pemenangan Pilkada 2024, akan dibagi ke dalam 3 sub kelompok. Sub kelompok pertama akan diikuti oleh pengurus DPC dan DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20 persen.
“Artinya kelompok 1 itu diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara partai, yang bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan parpol lain,” tuturnya.
Kemudian sub kelompok 2 ini adalah DPC dan DPD partai yang memperoleh kursi antara 10 sampai 20 persen. Adapun, bagi DPC dan DPD yang dibawah 10 persen akan masuk ke dalam sub kelompok 3.
“Kemudian sebelum memasuki sidang-sidang komisi, rapat kerja nasional ke-V akan mendengarkan pandangan umum dari semua DPD. Pandangan umum ini terkait situasi kondisi konsolidasi dan evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 serta arah kebijakan dan usulan-usulan program DPD DPD seluruh Indonesia,” katanya.
Baca Juga: Hasto Tegaskan PDIP Tak Kenal Kata Capek, Selama Berjuang Demi Bangsa Dan Negara
Sebab, lanjut Djarot, PDIP adalah partai yang kukuh melaksanakan ideologi Pancasila yang bersumber dari pemikiran dan ajaran Bung Karno, dengan tetap menggunakan sistem demokrasi terpimpin lewat mendengarkan seluruh pandangan dari DPD-DPD partai.
