Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi tidak segan-segan menutup Telegram. Sebabnya, Budi menyampaikan Telegram menjadi satu-satunya platform yang tidak kooperatif mengikuti kebijakan pemerintah memberantas judi online.
Sebelumnya peringatan keras juga dilayangkan Budi untuk seluruh platfrom di Tanah Sir untuk tidak coba-coba menayangkan konten berbay judi online.
Kekinian menurutnya seluruh platform sudah kooperatif. Hanya saja masih ada satu yang bandel, yaitu Telegram.
"Kalau platform sangat kooperatif. Saya sebut di sini. Tinggal Telegram yang tidak kooperatif. Dicatat teman-teman silakan ditulis di media. Hanya Telegram yang tidak kooperatif," kata Budi dalam konferensi pers daring, Jumat (24/5/2024).
Budi menegaskan hanya Telegram yang sama sekali tidak kooperatif atas kebijakan pemerintah memberantas judi online.
Parahnya lagi, ternyata gegara ulah Telegram yang tidak kooperatif tersebut membuat para pemain judi online memanfaatkan platform tersebut.
"Dan sekarang ada tren para judi online ini mainnya di Telegram. Karena itu saya peringatkan kepada platform telegram jika tidak mau kooperatif untuk memberantas judi online ini pasti akan kami tutup," kata Budi.
Denda Rp 500 Juta per Konten
Budi melayangkan peringatan keras kepada seluruh pengelola platform digital bila tidak kooperatif mengikuti kebijakan pemerintah dalam memberantas judi online.
Baca Juga: Segera Bentuk Satgas Judi Online, Jokowi Tunjuk Menko Polhukam Sebagai Ketua
Budi menegaskan pemerintah bakal memberikan sanski denda Rp 500 juta per konten bila platform digital masih menanyangkan konten-konten terkait judi online di platform mereka
"Saya ingin menyampaikan hal-hal penting yakni peringatan keras. Pertama, kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Telegram, Google, Meta dan Tiktok jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda maka saya akan kenakan denda sampai Rp 500 juta per konten," tegas Budi.
![Polisi menangkap 11 orang pengelola judi online di tiga rumah mewah di Cluster Dallas 7 Nomor 9, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kasus ini dirilis di Polda Metro Jaya, Selasa (30/4/2024). [Suara.com/Yasir]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/30/41163-rilis-kasus-judi-online.jpg)
Peringatan keras sekaligus disampaikan Budi untuk seluruh penyelenggara internet service provider atau ISP.
"Jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online maka saya tidak segan-segan mencabut izin anda internet service provider yang digunakan untuk memfasilitasi permainan judi online dan kita akan umumkan nama-nama ISP-nya," kata Budi.
Sebelumnya usai rapat perihal satgas judi online di Istana Kepresidenan Jakarta, Budi menyampaikan jumlah total konten judi online yang sudah dilakukan take down.
"Sepanjang 17 Juli 2023 sampai 21 Mei 2024, artinya kemarin itu sudah 1.904.246 konten judi online kita take down dan pemblokiran rekening dan e wallet terafiliasi sudah 5.364 untuk rekening dan sudah diajukan ke OJK, dan 555 e wallet diajukan ke Bank Indonesia," ujarnya.
Budi menyampaikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan semua platform digital, mulai dari Google hingga Meta.
"Di mana perubahan keyword judi terjadi di Google ada 20241 keyword, di Meta ada 2637 keyword baru yang itu terus kita kejar supaya pemberantasan judi online di tingkat hulu ini bisa kita selesaikan," kata Budi.
Segera Bentuk Satgas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera membentuk satgas judi online. Jokowi bahkan sudah memberikan arahan agar Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memimpin satgas tersebut.
Hal itu diungkapkan Menkomingo Budi Arie Setiadi usai melakukan rapat internal terkait pembentukan satgas judi online di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.
Hadir dalam rapat, di antaranya Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Hadi, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkominfo, ketua OJK, dan ketua PPATK.
"Karena itulah kita sesuai arahan pak presiden akan dibentuk satgas judi online, di mana ketuanya adalah pak menkopolhukam. Ketua bidang pencegahannya menkominfo dan ketua penindakannya adalah pak kapolri," kata Budi, Rabu (22/5/2024).
Satgas tersebut belum resmi dibentuk. Budi menyampaikan pembentukan satgas dilakukan segera.
"Sebentar lagi, satu dua hari," ujarnya.
Diketahui presiden dan sejumlah menteri terhitung sudah beberapa kali melakukan rapat perihal pembentukan satgas judi online, namun hingga kini satgas tersebut belum terbentuk. Budi menyampaikan progres dari setiap rapat yang dilakukan.
"Satgasnya makin mengerucut tadi saya sudah sampaikan, nanti tunggu atau dua hari ini lah. Ini kan habis rapat kan dibawa oleh pak menkopolhukam itu tadi yang saya sampaikan tadi ketua satgasnya pak menkopolhukam," kata Budi.
