Lantik Tiga Pejabat Eselon Dua, Heru Budi: Terus Berinovasi untuk Meningkatkan Pelayanan

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:13 WIB
Lantik Tiga Pejabat Eselon Dua, Heru Budi: Terus Berinovasi untuk Meningkatkan Pelayanan
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama, di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/5/2024). (ist)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama, di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/5/2024).

Pengangkatan pejabat ini disebut sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Pemprov dalam melakukan pelayanan publik. Ketiga nama itu adalah :

  1. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP).
  2. Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta.
  3. Iwan Kurniawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan itu, Heru menyebut penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan target yang ditentukan berjalan baik.

"Kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, harus lebih memperhatikan layanan birokrasinya. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan. Begitu juga di bidang kesehatan, RSUD harus mampu meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi warga yang membutuhkan," ujar Heru.

Baca Juga: Asalkan Punya Ini, KTP Warga Domisili Luar Daerah Tak Bakal Dicoret di Jakarta!

Lebih lanjut, Heru berharap pejabat yang baru dilantik bisa memegang teguh prinsip good governance dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, serta memiliki integritas yang tinggi. Hal itu ditujukan agar instansi yang dipimpin mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.

"Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi acuan kita dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tuturnya.

"Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritasnya sebagai ASN," tambahnya memungkasi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI