Infografis
Suara.com - Rumah milik terdakwa mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta yang terletak di Jalan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, disita penyidik KPK, Minggu (19/5/2024).
Bukan hanya rumah, penyidik juga turut mengamankan sejumlah alat bukti lainnya.
Baca Juga:
Rumah Muhammad Hatta di Kota Parepare Digeledah KPK
Baca Juga: Rekam Jejak Eks Bupati Sunjaya: 2018 Kena OTT KPK Kini Dikaitkan Kasus Vina Cirebon
Camat Bacukiki Barat, Ardiansyah menyampaikan hal tersebut usai menjadi saksi penggeledahan rumah Muhammad Hatta yang dilakukan penyidik KPK terkait kasus korupsi yang menyeret eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Menurutnya, ada sejumlah ponsel yang ikut disita penyidik KPK.
"Kalau yang disita tadi dokumen terkait dengan rumah ini, ada beberapa Handphone (ponsel), tapi saya tidak dijelaskan terkait ponsel siapa," kata Ardiansyah di Parepare, Minggu malam.
Bukan hanya ponsel, ia menyebut, penyidik juga mengamankan dokumen yang berhubungan dengan rumah.
"Kalau dokumen yang kami lihat (dibawa) terkait dengan rumah ini, di lokasi ini," ungkapnya.
Baca Juga: KPK Temukan Dokumen Perkuat Dugaan Pencucian Uang SYL
Selain itu, penyidik juga disebutnya sempat memeriksa tiga orang.
"Tiga orang tadi, dua saudara dari Hatta, dan satu orang ipar dari Hatta. Tiga orang ini memang tinggal di sini. Kami ketahui yang tinggal di sini yang tiga orang ini. Tinggal di sini juga orang tuanya ada. Kalau (Hatta) ke sini pernah," jelasnya.
Bersama SYL, Hatta diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi.
Baca Juga:
KPK Temukan Dokumen Perkuat Dugaan Pencucian Uang SYL
SYL selaku menteri saat itu, memerintahkan Hatta dan Kasdi menarik setoran senilai USD 4.000-10.000 atau dirupiahkan Rp62,8 juta sampai Rp157,1 juta (Rp15.710 per dolar AS pada 11 Oktober 2023) setiap bulan dari pejabat unit eselon I dan eselon II di Kementan.
Uang itu berasal dari dari realisasi anggaran Kementan yang di-mark up atau digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Kasus korupsi yang menjerat Syahrul terjadi dalam rentang waktu 2020-2023.
