Infografis
Suara.com - Ratusan sopir angkot di Jakarta Utara merasa diberi "harapan palsu" oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Pasalnya, mereka sempat dijanjikan terlibat dalam operasional empat rute mikrotrans, tapi malah belum juga dilaksanakan.
Empat rute yang dijanjikan Dishub itu di antaranya adalah JAK111 dari Sukapura ke Pulo Gebang, JAK114 Walang ke Tanjung Priok, JAK116 dari Pemadam ke Terminal Tanjung Priok, dan JAK119 dari Muara Baru ke PIK.
Salah seorang perwakilan sopir angkot, Waridin mengaku dirinya bersama rekannya yang lain sempat diminta melakukan modifikasi mobil angkot untuk bisa beroperasi sebagai mikrotrans dalam sistem JakLingko pada 2019 lalu. Setelah empat tahun lebih, janji Dishub mengoperasikan itu belum juga terwujud.
"Jadi tanggung jawabnya mana? Sebagai sebuah instisusi Dishub telah mengeluarkan SK memerintahkan kepada kita untuk melaksankan peremajaan, tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan," ujar Waridin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Baca Juga: Pemerintah Tak Mau Bangun TPA Baru, Heru Budi Tawarkan Ide Bikin Pulau Baru untuk Pengolahan Sampah
Untuk memodifikasi mobil angkot jadi sesuai standar mikrotrans, Waridin mengaku menghabiskan kocek hingga puluhan juta rupiah.
Lantaran rute mikrotrans tak kunjung dibuka, ia dan sopir lainnya kembali mengoperasikan angkot tanpa sistem JakLingko.
"DP kita kisaran Rp50-60 juta. Cicilan Rp2,7-3 juta. Kemudian kalaupun kami beroperasi, setoran itu cuma Rp50ribu. Bagaimana mungkin setoran Rp50 ribu bisa menutupi cicilan yg besarnya Rp2,7 sampai Rp3 juta. Lagi-lagi kami harus nombok," jelasnya.
Bukannya membuka rute, Waridin menyebut Dishub malah membuka rute bus Transjakarta 10M rute Pulo Gadung-Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
"Itu artinya kan menzalimi kita, SK yang sudah dibuat kenapa bukan yang ada SK-nya, tapi malah jalur baru yang dilakukan itu," katanya.
Baca Juga: Ide Heru Budi Bikin Pulau Baru untuk Olah Sampah Jakarta, Bisa Dipakai Kota-kota Lain
Oleh karena itu, ratusan sopir angkot hari ini menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyampaikan tuntutan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar segera membuka rute tersebut.
Namun, selama aksi berlangsung, tak ada perwakilan Pemprov DKI yang menemui massa aksi. Mereka pun berencana kembali melakukan unjuk rasa dengan membawa 1.800 lebih armada di waktu mendatang.
"Kita akan kerahkan semua yang ada yang kami miliki di Jakarta Utara dan sangat mungkin kita juga mengajak wilayah-wilayah lain," pungkasnya.
