Infografis
Suara.com - Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyarankan Prabowo Subianto untuk menghapus beberapa pos kementerian yang dinilai tidak terlalu berdampak dengan kehidupan masyarakat.
"Jauh lebih baik dan diperlukan jika pemerintah lakukan restrukturisasi kementerian di tingkat daerah. Saat ini tidak semua kementerian miliki garis struktur yang lengkap hingga ke daerah," ujar Dedi saat dihubungi, Senin (13/5/2024).
Dedi berpandangan penambahan pos di kementerian hanya akan menjadi ajang pemerintah bagi-bagi kekuasaan untuk para pendukung dan partai koalisi.
"Selain menghabiskan banyak anggaran, juga akan terancam minim kerja," tutur Dedi.
Oleh sebab itu, Dedi menyarankan menghapus sejumlah pos kementerian era Presiden Joko Widodo.
Contohnya Kementeriaan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudaayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) hingga menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatan dengan Kementerian Pertanian.
Lalu menghapus badan semisal Badan Siber, Ristek di lepas dari Kemendibud dan melebur ke BRIN.
"Dalam situasi saat ini, Menteri Desa dan Transmigrasi pun sudah layak dihapus. Kegiatan transmigrasi dan kesejahteraan desa menjadi tanggung jawab banyak kementerian semisal Kemendagri dan Kemensos," ungkap Dedi.
"Begitu halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dapat dilebur menjadi satu dengan Kementerian Pertanian," imbuhnya.
Baca Juga: Tanggapi Prabowo Soal Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Kata Hasto PDIP
Sebagai informasi, kabinet Prabowo-Gibran disebut-sebut akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyambut baik rencana itu.
