Infografis
Suara.com - Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menanggapi pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari perihal calon anggota legislatif atau caleg terpilih yang disebut bisa dilantik belakangan jika maju pada Pilkada 2024.
Titi menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 12/PUU-XXII/2024 memang mengatur agar tidak ada irisan antara status anggota legislatif dengan status sebagai pasangan calon kepala daerah.
Untuk itu, dia menyebut caleg hasil Pemilu 2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024 harus dilakukan pergantian antarwaktu (PAW).
"Adalah bertentangan dengan Putusan MK kalau terhadap calon anggota DPR dan DPD terpilih hasil Pileg 2024 dilakukan pelantikan susulan dengan alasan mereka sedang maju atau ikut pilkada," kata Titi kepada wartawan, Sabtu (11/5/2024).
Dia menegaskan bawah UU MD3 telah mengatur bahwa pelantikan anggota DPR mesti dilakukan bersama-sama pada 1 Oktober 2024.
Bahkan, tambah Titi, Peraturan KPU (PKPU) nomor 6 tahun 2024 juga mengatur bahwa pelantikan susulan hanya dilakukan jika caleg terpilih menjadi tersangka tindak pidana korupsi.
"Kalau sampai caleg terpilih Pemilu DPR dan DPD 2024 bisa dilantik menyusul karena alasan maju pilkada, maka hal itu inkonstitusional," tegas Titi.
Pasalnya, hal itu dianggap telah merusak prinsip kebersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Titi juga menilai caleg terpilih yang pelantikannya menyusul untuk pilkada bisa melanggar hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Baca Juga: Partai Makin Pragmatis, Syarat yang Rumit Alasan Tren Calon Perseorangan Turun di Pilkada 2024
Sebelumnya, Hasyim menjelaskan caleg terpilih pada Pemilu 2024 bisa dilantik belakangan jika mau maju pada Pilkada 2024.
