Infografis
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meminta Ganjar Pranowo tak mengeluarkan pernyataan yang bersifat sindiran terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Kamhar menanggapi pernyataan Ganjar yang mengingatkan Prabowo mengenai sosok pengganggu bisa datang dari dalam pemerintahan.
"Kami menghormati sikap Pak Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan. Meskipun demikian kurang elok jika dia menyatakan bahwa yang kerap mengganggu adalah pihak-pihak yang diajak kerjasama (berada di dalam)," kata Kamhar saat dihubungi, Sabtu (11/5/2024).
Ia pun menyarankan kepada Ganjar agar tak membuat pernyataan yang bersifat sindiran kepada pihak lain.
Baca Juga: Terungkap! Angka 08 Adalah Nama Samaran Prabowo Subianto Saat di TNI
"Ada baikya, dia fokus dengan pilihannya dan tak membuat pernyataan yang insinuatif terhadap pihak lain," ujarnya.
Sementara itu, pernyataan Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak bergabung dengan pemerintahan jangan menjadi pengganggu, dianggap wajar.
"Jadi jelas tafsir pernyataan Pak Prabowo, sah-sah saja untuk berbeda pilihan tapi jangan sampai mengganggu," tuturnya.
Pernyataan Ganjar
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengingatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada dalam koalisi pemerintahannya nanti juga bisa jadi pengganggu. Terlebih nanti bahayanya praktik korupsi yang bisa jadi penggangu pemerintahan di dalam.
Baca Juga: PDIP Ingatkan Prabowo Bisa Jalankan Azimat Bung Karno
Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Prabowo yang menyampaikan jika pihak yang tak bergabung dengan pemerintah jangan justru menjadi pengganggu.
"Iya yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho, saya ingetin lho ya," kata Ganjar ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Menurutnya, masalah-masalah seperti korupsi juga bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
"Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu," tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar menilai, justru pihak yang berada di luar pemerintahan malah bisa memberikan bantuan ke pemerintah.
Untuk itu, ia meminta agar ruang check and balances diberikan selebar-lebarnya dalam pemerintahan ke depan.
"Yang di luar jangan jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu ya," katanya.
"Dan check and balances akan berjalan, dan kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan," sambungnya.
