Infografis
Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan membuat pemerintahan menjadi gemuk sehingga tidak efektif.
"Menurut saya enggak tepat karena kan pemerintahan menjadi gemuk, jadi nanti malah tidak efektif," kata Trubus, Rabu (8/5/2024).
Menurut dia, ketimbang ditambah, jumlah kementerian yang ada saat ini justru sebaiknya dirampingkan.
"Harusnya menurut saya lebih baik dirampingkan, misalnya Kementerian Perdagangan itu dijadikan dengan Kementerian Perindustrian. Jadi itu harusnya dirampingkan," ujarnya.
Ataupun, lanjut dia, merampingkan badan atau lembaga negara yang memiliki kewenangan sejenis di bawah satu induk kementerian.
"Ada kementerian lembaga-lembaga yang tidak produktif secara langsung kaitan dengan masyarakat itu dijadikan satu. Misalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) itu digabungkan saja kan ada dua lembaga; Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kan sama itu, itu dijadikan satu," katanya.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan pada penggabungan Badan Pertanahan Negara (BPN) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sehingga menjadi Kementerian ATR/BPN.
Dia pun mengingatkan apabila ada penambahan nomenklatur kementerian maka harus ada pula kementerian yang dilikuidasi, sebab jumlah kementerian lebih dari 34 akan menyebabkan pemborosan anggaran negara.
"Menurut saya terlalu banyak, jadi kalau pun mau nambah harus ada yang dilikuidasi. Jadi nanti jumlahnya sehingga enggak lebih dari 34. Kalau sampai 40 jadi kebanyakan, kegemukan, nanti pemborosan anggaran," kata dia.
Sebelumnya, isu penambahan nomenklatur kementerian di Indonesia direspons sebagai suatu yang baik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi," kata Habiburokhman.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ujarnya.
Dia pun menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik. (Sumber: Antara)
