Infografis
Suara.com - Mantan politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko menilai Ganjar Pranowo tak bisa disebut menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pasalnya, urusan oposisi adalah urusan partai politik. Budiman menyebut jika Ganjar memutuskan berada di luar pemerintahan hanya sebagai kritikus.
"Pernyataannya oposisi itu saya pikir itu kan urusan partai. Kalau individu itu bukan oposisi, tapi kritikus, yang bisa beroposisi partainya sebagai bagian dari partai," ucap Budiman saat dihubungi, Rabu (8/5/2024).
"Jika individu misalnya ya tentu saja itu sifatnya kritikus saja. Tentu saja, pernyataan partai," jelas Budiman.
Baca Juga: Bingung Dengar Ide Prabowo Mau Bentuk Presidential Club, Ganjar: Itu Untuk Apa Ya?
Mesko begitu, Budiman mengatakan sikap Ganjar memilih berada di pemerintahan patut dihormati.
"Tentu saja itu haknya beliau. Haknya beliau, tidak ada, tidak boleh, tidak ada yang apa namanya, memaksa, tidak ada boleh dipaksa juga begitu," ungkap Budiman.
Seperti diketahui, Ganjar memutuskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran meski kalah di Pilpres 2024. Kendati begitu ia mengaku tetap akan menghormati pemerintahan ke depan.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya dalam acara halal bihalal dan pembubaran TPN di Posko Teuku Umar, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta, Senin (6/5) malam.
"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar.
Baca Juga: Gubris Isu Duet Anies-Ahok di Pilkada Jakarta, Ganjar: Halah Wacana, Daftar Dulu Aja!
Kendati begitu, ia mengaku akan melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
