Infografis
Suara.com - Mahfud MD menilai penambahan pos menteri dalam kabinet hanya akan memperbanyak sumber korupsi di Indonesia. Hal ini disebut hanya untuk memenuhi janji peserta pemilu terpilih saja.
"Nanti orang bikin kegiatan, pemilu menang, karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi," kata Mahfud dalam acara seminar nasional di Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (8/5/2024).
"Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak ini negara," imbuhnya.
Mantan Menkopolhukam itu memberi contoh negara lain yakni Amerika Serikat. Negeri Paman Sam tersebut jika dibandingkan hanya memiliki belasan menteri saja.
Baca Juga: Penampakan Rumah Basuki Hadimuljono di IKN Jadi Gunjingan Warganet: Sederhana tapi Rakyat Marah
"Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit di bawah menteri, semua menteri dikelompokkan," tuturnya.
Diungkapkan Mahfud, sebenarnya ia bersama dengan asosiasi pengajar hukum tata negara telah sempat merekomendasikan untuk mengurangi jumlah lembaga kementerian. Usulan itu disampaikan pada tahun 2019 silam.
Dalam rekomendasi itu bahkan disebut kementerian koordinator atau kemenko seharusnya tidak diperlukan. Namun, seingat Mahfud, usulan itu telah ditiadakan akibat dinilai tak ada manfaatnya.
"Kemenko dihapus aja tuh, nggak ada gunanya. (Tapi) karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet, saya perhalus. Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang," ujarnya.
Eks Ketua MK itu khawatir dengan semakin banyak pos kementerian maka korupsi akan semakin merajalela. Mengingat anggaran yang dibagi dalam setiap kementerian tersebut.
Baca Juga: Diprediksi Jadi Menteri, Eko Patrio Sekolahkan Anak di Singapura dengan Biaya Rp 700 Juta per Tahun!
"Akhirnya, rumusan begitu tapi semangatnya terus bukan bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran, itu," tandasnya.
Sebelumnya, kabinet Prabowo-Gibran nantinya disebut-sebut akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik untuk dilakukan.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.
