Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai posisi Ganjar Pranowo sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cukup kuat.
Pasalnya, Ganjar saat ini hanya berstatus sebagai kader PDIP dan bukan bagian dari Anggota DPR RI.
"Ya kurang kuat. Memang bukan kekuatan di Parlemen," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (8/5/2024).
Oleh sebab itu, Ujang menyebut Ganjar sebatas kritikus kebijakan pemerintah bukan sebagai oposisi.
Baca Juga: Mahfud MD Disarankan Jadi Tokoh Masyarakat Sipil: Gantikan Gus Dur
"Kita-kita semua, termasuk Ganjar, akademisi, civil society, itu diistilahnya ya hanya mengkritisi pemerintah saja. Istilahnya oposisi non-parlementer, tapi itu tidak dikenal dalam konteks ketatanegaraan," ujar Ujang.
Meski begitu, Ujang menyampaikan pilihan Ganjar menjadi oposisi Prabowo adalah langkah yang baik.
"Bagus-bagus saja mengkritisi pemerintah dan dalam konteks menolak masuk pemerintah saya tidak tahu apakah diminta atau tidak, bisa juga tidak diminta," ungkap Ujang.
Untuk diketahui, Ganjar memutuskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran meski kalah di Pilpres 2024. Kendati begitu ia mengaku tetap akan menghormati pemerintahan ke depan.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya dalam acara halal bihalal dan pembubaran TPN di Posko Teuku Umar, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024) malam.
Baca Juga: Langkah 'Repot' Prabowo Kalau Mau Tambah Kementerian Jadi 40 Kursi
"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar.
Kendati begitu, mantan Gubernur Jateng ini mengaku akan melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
