Mahfud MD Disarankan Jadi Tokoh Masyarakat Sipil: Gantikan Gus Dur

Baehaqi Almutoif
Mahfud MD Disarankan Jadi Tokoh Masyarakat Sipil: Gantikan Gus Dur
Mahfud MD saat berada di UII, Yogyakarta untuk mengisi dikursus dan diskusi. [Hiskia Andika Weadcaksana/Suarajogja.id]

Analis politik senior Muhammad AS Hikam menyarankan mantan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD untuk menjadi tokoh masyarakat sipil.

Suara.com - Analis politik senior Muhammad AS Hikam menyarankan mantan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD untuk menjadi tokoh masyarakat sipil, layaknya Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di acara podcast Total Politik seperti dilihat Suara.com pada Rabu (8/5/2024).

"Beliau sebagai orang yang bukan partai itu masih mempunyai kans lagi untuk menjadi menurut saya ya salah seorang tokoh dari masyarakat sipil yang bisa memberikan alternatif," ujarnya dikutip.

Baca Juga:

Baca Juga: Manfaat Makanan Pedas buat Kesehatan, Prabowo Saran Kurangi Makan Saat Harga Cabai Naik

PDIP Jelaskan Maksud Ganjar Pilih Jadi Oposisi Prabowo: Beliau Tak Ingin Jadi Menteri 

Pria yang akrab disapa MAS Hikam itu berharap Mahfud MD tidak berhenti usai Pilpres 2024 selasai.

Menurutnya, mantan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) tersebut masih bisa berbuat banyak, salah satunya dengan menjadi tokoh masyarakat sipil. Pengalamannya berada di pemerintahan bisa menjadi alternatif terhadap kontrol pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

MAS Hikam secara blak-blakan khawatir pemerintahan Prabowo-Gibran mengarah ke semacam negara otoriter, kalau tidak melakukan sesuatu yang luar biasa.

"Karena menurut saya rezim yang baru ini kalau melanjutkan skenario dari Pak Jokowi dan gengnya yang saya tidak tahu siapa aja itu. Untuk itu saya kira riskan juga. Kenapa demikian kalau memang Pak Prabowo tidak mau lakukan satu move alternatif, ini ya akan menjadi semacam negara otoriter lagi, balik kanan dari yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih. Hanya bungkusnya berbeda," katanya.

Baca Juga: Aset Negara di Tangan yang Salah? Kontroversi di Balik Peluncuran Danantara

"Jadi apa yang disebut sebagai demokratik otoritaan mungkin akan muncul di Indonesia kalau Pak Prabowo tidak melakukan sesuatu yang of the box," imbuhnya.