Infografis
SETARA Institute juga mendesak para pihak untuk menolak politisasi terkait kasus tersebut dalam rangka dinamika elektoral, khususnya terkait Pilkada pada November 2024.
Selain itu, SETARA Institute mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan lanjutan yang dibutuhkan, seperti penanganan korban, jaminan perlindungan hak atas KBB dan penegakan hukum atas tindak kekerasan yang terjadi.
Halili juga mengajak semua pihak untuk terus membangun ekosistem toleransi di tingkat masyarakat.
“Ekosistem toleransi ini mesti dibangun dengan prakarsa kepemimpinan politik, yang mana wali kota dan seluruh kepemimpinan politik mesti memberikan perhatian untuk agenda pemajuan toleransi,” katanya.
Halili juga menyebut diperlukan inisiatif dan kepemimpinan birokrasi, termasuk birokrasi di tingkat Kecamatan dan RT/RW. Lebih dari itu, pembangunan ekosistem juga membutuhkan prakarsa dan kepemimpinan sosial.
Seluruh elemen masyarakat terkait, baik dalam bentuk entitas resmi hingga majelis keagamaan maupun komunitas-komunitas sosial di berbagai bidang, seperti kebudayaan tradisional, kesenian dan sebagainya, mesti terlibat dalam pembangunan ekosistem toleransi. (Sumber: Antara)
