Infografis
Suara.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan penjemputan paksa bagi tersangka korupsi.
Hal itu disampaikannya menanggapi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor yang sudah mangkir dua kali dari panggilan pemerikasaan KPK sebagai tersangka.
"Penyidik memiliki kewenangan untuk menjemput paksa tersangka yang sudah dipanggil secara patut, tetapi tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik," kata Alex dikutip Sabtu (4/5/2024).
Baca Juga: Lagi-lagi Mangkir Diperiksa, KPK Ogah Terima Surat Absen Gus Muhdlor
Ia menegaskan, penyidik KPK bisa melakukan penangkapan tanpa harus terlebih melayangkan surat pemanggilan.
"Secara hukum seorang tersangka dapat ditangkap kapan saja tanpa harus dipanggil," katanya.
Sebelumnya, Gus Muhdlor kembali mangkir dari panggilan penyidik pada Jumat 3 Mei 2024. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, yang bersangkutan tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya.
Ali menyebut, KPK tidak bisa menerima sikap orang nomor satu di Sidoarjo tersebut. Menurutnya Gus Muhdlor seharusnya datang, sebab proses pemeriksaan dapat menjadi kesempatannya untuk memberikan penjelasannya.
Baca Juga: Mangkir Tanpa Alasan, KPK Tak Segan Jerat Orang yang Coba-coba Lindungi Bupati Gus Mudhlor
Dalam perkara ini, Gus Muhdlor sebagai bupati sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Hal merujuk pada pernyataan KPK yang menyebut, pemotongan dana insentif itu diduga dilakukan demi memenuhi kebutuhan Muhdlor dan Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo.
