Infografis
Suara.com - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan penejelasan terkait dirinya yang harus disidang etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) karena diduga menyalagunakan wewenang untuk membantu mutasi seorang ASN di Kementerian Pertanian (Kementan).
Nurul Ghufron mengungkapkan, dugaan pelanggaran etik yang menjeratnya adalah karena dirinya menerima aduan dari seseorang ibu yang memiliki menantu pegawai di Irjen Kementan.
"Itu pada awal-awal Maret," kata Ghufron dikutip, Jumat (3/5/2024).
Dia menyebut pegawai tersebut bekerja di Kementerian Pertanian di Jakarta. Ia berasalan mutasi dimintakan karena pegawai tersebut saat itu sedang dalam kondisi hamil dan terpisah dengan suaminya yang berada di Jawa.
"Intinya laporannya adalah mereka mengajukan diri untuk minta mutasi sejak hamil sampai kemudian melahirkan 1 tahun 7 bulan jadi sekitar 2 tahun, itu tapi tidak dikabulkan," ungkap Ghufron.
Baca Juga: Selain PTUN, Pimpinan KPK Nurul Ghufron juga Gugat Dewas KPK ke MA
Selanjutnya, mutasi ASN tersebut tidak dikabulkan karena alasan kekurangan sumber daya manusia (SDM). Hingga kemudian, ASN tersebut kemudian mengajukan pengunduran diri atau resign dan dikabulkan oleh pihak Kementan.
"Pada saat begitu, si ibu itu kemudian telepon saya. Memang teman saya ibu mertuanya ini, kemudian telepon saya kok tidak konsisten. Bahwa si ASN tersebut mau mutasi tidak diperbolehkan, tapi mundur yang sama-sama konsekuensinya mengurangi SDM, dikabulkan," terang Ghufron.
Seret Nama Pimpinan KPK Lain
Mendapati informasi itu, Ghufron mengaku sempat berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
