Infografis
Suara.com - Kader Partai Demokrat Jansen Sitindaon salah satu calon anggota legislatif (caleg) gagal pada Pemilu 2024 lalu. Padahal Jansen sudah habis-habisan melakukan sosialisasi di daerah pemilihannya (dapil).
Jansen Sitindaon adalah caleg DPR RI dari Dapil 3 Sumatera Utara (Sumut). Pada Pileg 2024, Jansen hanya meraup suara sebesar 11.997.
Baca Juga:
Ogah Ikut Pilkada Dairi, Jansen Sitindaon: Politik Uangnya Lebih Kejam Dibanding Pileg
Baca Juga: Respons KPU Soal Tudingan Hakim MK Sebut Tak Serius Hadapi Gugatan Pileg 2024
"Aku masang hampir 12 ribu APK. Kalau di DKI ada Masinton yang di tiap jalan ada, aku membuat itu di dapilku. Dapil 3 Sumut di 10 kabupaten," kata Jansen di Youtube Total Politik.
Jansen mengakui masih menggunakan cara lama dalam kampanye di Pileg 2024 yaitu dengan memasang APK sebanyak-sebanyaknya dan menggelar pertemuan-pertemuan.
Namun cara itu menurut dia, terbukti tidak ampuh dalam meraih suara. Ini terjadi kata Jansen Sitindaon karena politik uang.
"Karena aku berpikir, politik uangnya tidak separah ini. Ini di luar prediksi. Aku masih mendatangi dengan pendekatan klasik. APK-nisasi, plus buat pertemuan, banyak pertemuan. Pidato sampaikan visi misi ternyata faktanya tidak laku. Kemarin memang politik uangnya luar biasa. Ugal-ugalan," ujar dia.
Atas dasar itu, Jansen tidak ragu mengatakan bahwa 90 persen caleg terpilih di Pileg 2024 itu karena politik uang.
Baca Juga: Sebut Ada Pemilih Nyoblos Berkali-kali, PDIP Minta Pencoblosan Ulang Di Bombana Sultra
"Makanya aku mengatakan, 90 persen caleg terpilih di Pemilu kemarin itu karena politik uang aku tidak ragu mengatakan itu," ucap dia.
Karena terpilih akibat faktor politik uang, Jansen Sitindaon mengatakan, para wakil rakyat itu nantinya tidak akan memikirkan rakyat.
"Paling minimum sudah jelas tidak memikirkan rakyat lah. Dia juga manusia normal gimana aku kembalikan uangku puluhan miliar yang habis di pileg kemarin," ujar dia.
Menurut Jansen, bagaimana negara mau maju jika para legislatornya lahir dari politik uang.
"Bagaimana jadi negara maju kalau hampir 90 persen anggota DPRD kabupaten, provinsi dan RI lahir dari politik uang. Sedangkan negara ini bisa maju karena kebijakan para pejabat elected, politisinya. Itu makanya sistem Pemilu harus kita ubah," ujar Jansen.
