Infografis
Suara.com - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) diikuti pengemudi ojek online atau ojol.
Berdasarkan pantauan Suara.com, massa dari pengemudi ojol tidak seramai dengan massa buruh. Namun mereka tetap melakukan aksinya.
Sembari duduk-duduk santai menikmati kopi seduh kemasan saset, mereka menggelar poster-poster yang berisi tuntutan mereka.
Seorang pengemudi ojol, Sutrisno (47) mengatakan, salah satu tuntutan mereka yakni dikuranginya potongan tarif yang dilkukan pihak aplikasi.
Baca Juga: Aksi May Day, Buruh Tantang Prabowo-Gibran Cabut Omnibus Law: Sangat Menyengsarakan Kami!
Pihak aplikator, kata Sutrisno, selama ini terlalu banyak mengambil untuk dari pengemudi yang di jalanan. Sementara, pihak pengemudi harus menanggung seluruh perbaikan kendaraan yang digunakan mereka.
"Pihak aplikator mana mau mengeluarkan biaya servis, itu dari kami sendiri. Tapi potongan bisa sampai 20-35 persen," ucapnya saat ditemui di lokasi.
![Seorang peserta aksi yang menggelar demo Hari Buruh di Kawasan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka, Jakarta pada Rabu (1/5/2024). [Suara.com/Faqih]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/01/75933-seorang-peserta-aksi-yang-menggelar-demo-hari-buruh.jpg)
Sutrisno menambahkan, saat ini penghasilan pengemudi ojol hanya untuk untuk makan sehari. Apabila hari ini pengemudi ojol tidak bekerja sehari karena sakit atau lainnya, maka kondisi keuangan mereka minus.
"Penghasilan hari ini, untuk makan gmhari ini. Untuk kebutuhan besok harus cari lagi. Sehari paling dapat Rp 100 ribu-Rp 125 ribu," katanya.
Sebelumnya pada hari ini, kelompok massa buruh menggelar aksi Peringatan Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di sejumlah titik salah satunya Kawasan patung Kuda di Kawasan Jalan Medan Merdeka, Jakarta.
Baca Juga: Momen May Day, Kapolri Rekrut Presiden KSPSI Andi Gani jadi Staf Ahlinya: Moga Buruh Makin Sejahtera
Dalam aksinya kaum buruh menyerukan sejumlah tuntutan yang salah satunnya untuk menolak pemberlakuan Undang-undang Cipta Kerja atau Ciptaker yang dinilai tidak berpihak kepada kelompok pekerja.
