Infografis
Suara.com - Pada tanggal 30 April kemarin, Universitas Columbia mengancam akan mengeluarkan mahasiswa yang menduduki gedung administrasi Hamilton Hall. Ancaman ini dikeluarkan karena para demonstran antiperang "telah memilih untuk melakukan eskalasi ke situasi yang tidak dapat dipertahankan."
Juru bicara universitas, Ben Chang, dalam pernyataannya melalui email, menegaskan bahwa "mahasiswa yang menduduki gedung akan diusir."
Para pengunjuk rasa, yang menduduki gedung dan menamainya "Hind's Hall" untuk mengenang seorang gadis Palestina berusia enam tahun, Hind Rajab, yang dibunuh secara brutal di Gaza, menolak untuk meninggalkan gedung tersebut. Mereka bersikukuh untuk tetap menduduki gedung sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Tuntutan utama para pengunjuk rasa adalah agar Columbia melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan Israel dan mengutuk serangan gencar Tel Aviv terhadap Jalur Gaza. Namun, Presiden Columbia, Minouche Shafik, telah menyatakan bahwa universitas tidak akan melakukan divestasi, yang merupakan tuntutan utama para mahasiswa yang memprotes serangan Israel.
Baca Juga: Kabar Terbaru Perundingan Gencatan Senjata Hamas dan Israel di Palestina
“Kami tidak bisa berdiam diri karena biaya kuliah dan tenaga kerja kami mendukung pembunuhan massal. Selama dua pekan terakhir para pelajar telah membahayakan keselamatan, rumah, pendidikan, dan karier mereka, mengetahui tidak ada universitas yang tersisa di Gaza karena bom yang didanai AS,” bunyi pernyataan Kelompok Mahasiswa Columbia untuk Keadilan di Palestina, dikutip dari Anadolu via Antara.
“Para pembebas yang bertindak dalam solidaritas dengan Palestina terus mempertahankan standar yang lebih tinggi daripada Columbia,” tambah kelompok aktivis tersebut.
Sementara itu, pengunjuk rasa yang masih berada di lokasi perkemahan hingga Senin sore, batas waktu yang ditetapkan oleh universitas, akan diskors dan “akan dibatasi dari semua ruang akademik dan rekreasi dan hanya dapat mengakses tempat tinggal masing-masing,” kata Chang.
Mahasiswa senior yang dijadwalkan untuk lulus tidak akan diizinkan untuk melakukannya, katanya.
“Kemarin kami telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa pekerjaan Universitas tidak dapat terus-menerus diganggu oleh pengunjuk rasa yang melanggar peraturan. Jika terus melakukan hal ini, akan ada konsekuensi nyata,” kata Chang.
“Ini tentang menanggapi tindakan para pengunjuk rasa, bukan tujuan mereka. Seperti yang kami katakan kemarin, gangguan di kampus telah menciptakan lingkungan yang mengancam bagi banyak mahasiswa dan staf pengajar Yahudi kami dan gangguan bising yang mengganggu pengajaran, pembelajaran, dan persiapan. untuk ujian akhir,” tambahnya.
Keputusan Presiden Columbia, Minouche Shafik, untuk memanggil polisi dan membubarkan paksa perkemahan awal dan menangkap para demonstran yang melakukan aksi duduk pada 18 April menjadi titik balik yang memicu gerakan protes yang jauh lebih luas.
Langkah represif Shafik justru semakin memperkuat tekad para demonstran. Aksi protes pun merebak ke berbagai universitas di seluruh negeri, meskipun para demonstran menghadapi penangkapan dan ancaman dari pihak administrator universitas.
Hingga saat ini, ratusan mahasiswa telah ditahan di berbagai kampus dalam rangkaian protes yang menuntut Columbia untuk melakukan divestasi dari Israel dan mengutuk kebrutalannya di Jalur Gaza. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Kekejaman Israel tidak hanya menyasar warga sipil, tetapi juga institusi pendidikan. Sebanyak 12 universitas besar di Gaza telah hancur akibat serangan Israel. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga melaporkan kerusakan massal pada jaringan sekolah yang mereka kelola di wilayah tersebut.
