Infografis
Suara.com - Guru Besar Filsafat STF Driyakara, Franz Magnis Suseno atau yang akrap disapa Romo Magnis, menyoroti soal pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin mempersatukan semua partai politik bergabung ke pemerintahan atau membuat koalisi gemuk.
Romo Magnis mengatakan langkah Prabowo itu disebut hanya agar pemerintahannya tidak diganggu oleh DPR RI.
Hal itu disampaikan Romo Magnis dalam refleksinya bagaimana Indonesia ke depam pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024.
"Saya dari media melihat bahwa tendensinya adalah untuk mempersatukan semua partai menjadi pendukung pemerintah baru, pemerintah Prabowo," kata Romo Magnis dalam diskusi di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (29/4/2024).
Baca Juga: Komandante Stelsel Bikin Caleg PDIP Jateng Ketar-ketir, Raih Suara Terbanyak Belum Tentu Dilantik
Romo Magnis bahkan memperkirakan hanya ada satu atau dua partai di parlemen yang nantinya tidak gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kemungkinannya PKS dan mungkin juga PDIP tidak ikut. Tapi partai-partai lain ikut, akan lebih dari 80 persen memungkinkan pemerintah tidak diganggu oleh DPR," katanya.
Ia lantas menyinggung kinerja DPR selama ini yang dianggapnya sangat memalukan. Terlebih tidak terdengar mendebatkan soal Pemilu yang bermasalah.
"Nah mengenai DPR, saya umum saja begitu, DPR itu sampai sekarang sudah memalukan. Di dalam seluruh debat menjelang pemilu yang cukup tajam dan penting, saya sekalipun tidak dengar suara dari DPR yang ikut di dalam hal itu," ungkapnya.
Ia justru mempertanyakan DPR RI yang terkesan tak mewakili rakyat. Menurutnya, DPR hanya sibuk memikirkan bagaimana caranya balik modal selama menjadi caleg.
Baca Juga: Koalisi Perubahan Buru-buru Merapat ke Prabowo, PDIP Ungkap Sikapnya Saat Ini
"Mereka mewakili siapa? Dewan Perwakilan Rakyat, Tentu saja kalau harus bayar Rp 5-10 miliar rupiah satu orang untuk masuk ke dalam DPR itu jangan dikira bahwa dia punya perhatian pada orang kecil," katanya.
"Saya tidak mengatakan dia seorang korup tapi tentu pikirannya adalah bagaimana mengembalikan uang itu. Itu 5 miliar rupiah kebanyakan kita 5 juta saja, jarang melihatnya secara fisik apalagi seribu kali 5 juta itu baru 5 miliar," Romo Magnis menambahkan.
Memang, kata dia, yang menjadi harapan PKS dan PDIP yang kemungkinan menjadi oposisi dalam politik ke depan. Terlebih ke dua partai juga sangat ideologis. Namun hal itu masih dianggap lemah.
"Kita juga lemah karena partai-partai kita tidak punya profil ideologis. Mungkin PKS punya sedikit, PDIP juga susah dirumuskan ya Soekarno, tapi tidak lebih dari itu. Yang lain itu semua hanya mengikuti salah satu dinasti," ujarnya.
Di Indonesia sendiri kata dia, tidak punya partai berideologi kiri. Sebab masih trauma dengan kejadian di tahun 1965.
"Nah yang bagi saya menjadi lalu pertanyaan, Bukan bahwa kita akan menjadi sesuatu kediktatoran mungkin lebih mirip dengan sistem, sistem Xi Jinping di Cina Tanpa partai komunis. Yang mendukung sistem sekarang adalah Koalisi antara para kapitalis mereka punya uang, partai-partai dukung, karena mereka dijanjikan kedudukan yang basah dan dengan demikian kita akan punya sistem yang tanpa oposisi sama sekali," pungkasnya.
