Infografis
Suara.com - Guru Besar Filsafat STF Driyakara, Franz Magnis Suseno atau yang akrap disapa Romo Magnis, menyoroti soal pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin mempersatukan semua partai politik bergabung ke pemerintahan atau membuat koalisi gemuk.
Romo Magnis mengatakan langkah Prabowo itu disebut hanya agar pemerintahannya tidak diganggu oleh DPR RI.
Hal itu disampaikan Romo Magnis dalam refleksinya bagaimana Indonesia ke depam pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024.
"Saya dari media melihat bahwa tendensinya adalah untuk mempersatukan semua partai menjadi pendukung pemerintah baru, pemerintah Prabowo," kata Romo Magnis dalam diskusi di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (29/4/2024).
Romo Magnis bahkan memperkirakan hanya ada satu atau dua partai di parlemen yang nantinya tidak gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kemungkinannya PKS dan mungkin juga PDIP tidak ikut. Tapi partai-partai lain ikut, akan lebih dari 80 persen memungkinkan pemerintah tidak diganggu oleh DPR," katanya.
Ia lantas menyinggung kinerja DPR selama ini yang dianggapnya sangat memalukan. Terlebih tidak terdengar mendebatkan soal Pemilu yang bermasalah.
"Nah mengenai DPR, saya umum saja begitu, DPR itu sampai sekarang sudah memalukan. Di dalam seluruh debat menjelang pemilu yang cukup tajam dan penting, saya sekalipun tidak dengar suara dari DPR yang ikut di dalam hal itu," ungkapnya.
Ia justru mempertanyakan DPR RI yang terkesan tak mewakili rakyat. Menurutnya, DPR hanya sibuk memikirkan bagaimana caranya balik modal selama menjadi caleg.
Baca Juga: Komandante Stelsel Bikin Caleg PDIP Jateng Ketar-ketir, Raih Suara Terbanyak Belum Tentu Dilantik
"Mereka mewakili siapa? Dewan Perwakilan Rakyat, Tentu saja kalau harus bayar Rp 5-10 miliar rupiah satu orang untuk masuk ke dalam DPR itu jangan dikira bahwa dia punya perhatian pada orang kecil," katanya.
