Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo, mengatakan pihaknya menyambut baik jika partai politik yang mendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memilih bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya ada sejumlah keuntungan untuk koalisi jika mendapat dukungan baru dari parpol yang sebelumnya berseberangan di Pilpres 2024.
"PAN menyambut baik parpol 01 dan 03 bergabung," kata Drajad saat dihubungi, Senin (29/4/2024).
Drajad kemudian menganggap jika partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran justru akan memberikan efektifitas bagi pemerintahan ke depan.
"Dengan demikian pemerintahan ke depan bisa berjalan efektif, apalagi program-program Prabowo-Gibran perlu banyak terobosan," ungkapnya.
Baca Juga: Maju Pilpres, Ini Cerita Prabowo Maju Pilpres karena Restu Jokowi
Soal komposisi kursi-kursi menteri di Kabinet, partai yang diketuai Zulkifli Hasan atau Zulhas itu disebut tak khawatir dengan bergabungnya partai politik baru ke koalisi bakal mempengaruhi komposisi kursi menteri dalam Kabinet.
"Soal kursi kabinet, tidak ada masalah bagi PAN," pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami memandang strategi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan kemungkinan menggunakan strategi yang sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa ketiadaan oposisi yang nyata dan kuat.
"Koalisi pemerintahan yang begitu gemuk dan ketiadaan atau lemahnya oposisi, maka proses check and balances yang proper tidak akan terjadi," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" yang dipantau dari Jakarta, Senin (29/4/2024).
Pernyataan Athiqah itu bukan tanpa alasan melihat Prabowo Subianto yang sangat aktif dan gencar membangun koalisi, tidak hanya dengan partai politik yang mendukungnya, melainkan juga partai politik pendukung pasangan calon lain seperti Nasdem dan PKB.
Baca Juga: Rocky Gerung Edit Niat Politik Anies: Jangan Mencari Panggung Lama!
Bahkan Nasdem dan PKB sudah menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo.
Menurut Athiqah, koalisi pemerintahan yang gemuk berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Kondisi itu mengancam kelangsungan dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Pada 22 April 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perihal sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
MK menolak sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dengan adanya putusan MK tersebut, kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan pemenang dari kontestasi Pemilu 2024 dan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029.
Sementara peneliti Pusat Riset BRIN Lili Romli menilai DPR akan mandul jika nantinya parpol yang memilih menjadi oposisi lemah karena sedikit.
Ia juga menganggap jika itu terjadi maka kebijakan yang dibuat berpotensi selalu merugikan kepentingan rakyat dan membela kepentingan oligarki.
"Lima tahun Pemerintahan Jokowi sudah membuktikan, ketika tidak ada oposisi yang signifikan. Kalau yang terjadi nanti pasca-pelantikan 20 Oktober, partai politik mayoritas bergabung, saya memiliki keyakinan DPR akan mandul," ucap Lili.
Lebih lanjut dia menyatakan bahwa harapan tinggal pada PDI Perjuangan dan PKS untuk tetap berdiri sebagai partai oposisi yang tidak tergoda.
