Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Persiapan dan Dukungan Stakeholder pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan harapannya untuk memperkuat sinergi antarlembaga pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
“Tingkat partisipasi Pemilihan Presiden Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta mencapai 78,78 persen, Pemilihan DPR RI 77,57 persen, DPD RI 77,65 persen, dan DPRD Provinsi mencapai 77,46 persen," kata Wahyu dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (27/4/2024).
"Oleh karena itu, KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas dukungan lembaga pemerintah terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu” tambah dia.
Baca Juga: Pilih Kader Sendiri, Ini Alasan PKS Tak Akan Usung Anies di Pilkada DKI Jakarta
Wahyu juga mengaku sudah menjelaskan perihal tahapan Pilgub DKI Jakarta kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemerintah provinsi (Pemprov), Bawaslu DKI Jakarta, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, hingga sejumlah instansi serta perwakilan Walikota Administrasi se-DKI Jakarta.
Kepada masing-masing stakeholder, Wahyu menjelaskan mengenai sejumlah kebutuhan yang dapat didukung oleh para stakeholder di setiap tahapan pemilihan.
"Yang terdekat adalah saat ini kami sedang menjalani proses perekrutan badan adhoc, yaitu PPK dan sebentar lagi PPS. Kemudian kami juga akan memulai tahapan pemutakhiran data pemilih yang sudah pasti memerlukan kerjasama dari Dinas Dukcapil" ujar Wahyu.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa Dinas Dukcapil akan menjamin ketersediaan blangko KTP-el bagi pemilih agar Pilgub DKI Jakarta tetap aman.
“Kami dari Dinas Dukcapil melakukan hibah pengadaan 5 juta blangko KTP-el, mudah-mudahan kekosongan blangko sudah bisa terpenuhi ditahun ini dan di bulan Mei sudah kami didapatkan, jadi tidak perlu lagi nanti pakai suket. Pada hari Pemilihan, Dukcapil akan terus buka untuk memberikan layanan yang membutuhkan KTP-el," tutur Budi.
Wahyu juga menjelaskan bahwa pada 5 Mei 2024 akan dimulai tahapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan.
Untuk itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar menyatakan pihaknya akan memaksimalkan kembali koordinasi dengan KPU DKI Jakarta.
"Terkait dengan pencalonan perseorangan, diharapkan sinergi kita di lapangan bisa turun sampai ke tingkat pengawas adhoc kita, terutama dalam melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terkait dengan dukungan bakal calon" tegas Munandar.
Selain itu, Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Dedy Kusuma Bakti juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar Operasi Mantap Praja guna menyukseskan Pilgub DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.
"Pada prinsipnya, kami akan mendukung penuh semua tahapan yang sedang dan akan berjalan dalam rangka menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 mendatang" kata Dedy.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri menyampaikan harapannya agar KPU DKI Jakarta bisa lebih gencar dalam sosialisasi kepada pemilih muda.
"Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan dipilih oleh sekitar 50 persen pemilih muda kita. Kota global yang banyak diharapkan akan menyaingi kota global kelas dunia, maka dari itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ini harus berkualitas" ujar Taufan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya juga menyampaikan harapannya agar Pilgub DKI Jakarta tahun ini ramah terhadap hak asasi manusia (HAM).
“Kemenkumham DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta” kata Andika.
