Infografis
Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai, Nurul Ghufron seharusnya mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK.
Sebabnya, Ghufron diduga terlibat dalam mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Seharusnya KPK menunjukan prestasi kerja memberantas korupsi, bukan membuat kontroversi di mana kali ini terjadi karena Nurul Gufron akan disidang etik terkait kasus mutasi ASN di Lingkungan Kementerian Pertanian," kata Yudi kepada wartawan, Jumat (26/4/2024).
Baca Juga:
Sindir Mutasi PNS Kementan, Boyamin MAKI Surati Nurul Ghufron KPK: Mohon Bantu Pemindahan
Dia juga menyayangkan sikap Ghufron yang dinilai tidak mau pasrah dalam menghadapi sidang di Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
![Eks Penyidik KPK, Novel Baswedan dan Yudi Purnomo, usai menyaksikan sidang praperadilan Firli Bahur di PN Jaksel, Kamis (14/12/2023). [Suara.com/Yaumal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/14/22781-eks-penyidik-kpk-novel-baswedan-dan-yudi-purnomo.jpg)
Sebab, Ghufron justru mengambil langkah dengan melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho ke Dewas KPK itu sendiri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Ghufron melaporkan Albertina perihal hasil analisis transaksi keuangan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait seorang Jaksa KPK yang dilaporkan menerima uang panas.
"Menurut saya, gugatan tersebut semakin menunjukan ke publik bahwa Nurul Gufron ingin menyelamatkan diri dari kasus dugaan etik yang menjeratnya," ujar Yudi.
Baca Juga: Albertina Ho Dilaporkan ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Balas Dendam karena Diproses Kasus Etik?
"Akibat kegaduhan ini, kredibilitas dan marwah KPK semakin turun dimata publik sehingga saya menuntut pertanggungjawaban moral dari Nurul Gufron untuk mundur dari pimpinan KPK akibat kontroversi yang diperbuatnya," tandas dia.
