Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khoirul Umam, menilai pendekatan yang dilakukan Prabowo Subianto ke NasDem dan PKB tak lain untuk memperkuat pemerintahannya, terutama dari sisi parlemen.
"Perubahan peta politik pasca penetapan pemenang Pilpres oleh KPU kemarin memberikan legitimasi politik dan konstitusional kepada Prabowo-Gibran untuk menyiapkan pemerintahan barunya," kata Umam kepada Suara.com, Kamis (25/4/2024).
"Ketiadaan coat-tail effect dan masih terbatasnya akumulasi kekuatan politik Koalisi 02 di parlemen (48%) meniscayakan dibukanya politik akomodasi secara lebar-lebarn,"
Menurutnya, untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam transisi kekuasaan, maka dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.
Baca Juga: AHY Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Publik: Jatah Menteri yang Penting
"Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70%. Bahkan jika guguatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin "gemoy", yakni sekitar 74%," ungkapnya.
Ia menyampaikan, dengan kalkulasi tersebut sudah lebih dari cukup untuk sebuah pemerintahan dengan sistem presidensial yang berada di tengah sistem multipartai.
Di sisi lain, kata dia, pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya dinilai akan tetap membuka ruang bagi hadirnya kekuatan oposisi yang memadai, untuk menjaga cheking and balancing system dalam mekanisme demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
"Per hari ini, setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP," pungkasnya.
Baca Juga: Pakar: Cairnya Anies-Cak Imin Bisa Jadi Pertanda Koalisi Perubahan Gabung Prabowo-Gibran
