Cek Fakta
Suara.com - Muhaimin Iskandar baru-baru ini mengunggah aktivitasnya kembali bertugas di DPR RI setelah cuti lama. Ketum PKB ini masih akan bertugas sebagai anggota dewan di sisa masa jabatannya yang sebentar lagi akan selesai.
Momennya kembali ke lingkungan pemerintahan justru mendapat sorotan. Bukan tanpa alasan, publik ragu bahwa sulit bagi Cak Imin terus berpegang di jalur perubahan bersama Anies Baswedan untuk menjadi oposisi pemerintah.
Hal itu dinilai dari ekspresi tertawa lepas Cak Imin ketika kembali ke dalam Gedung DPR. Ia juga mengikuti halal bihalal yang digelar bersama sejumlah ASN legislatif.
"Hari ini ngantor lagi di DPR RI setelah lama cuti, sekaligus acara halal bihalal dengan semua pimpinan jajaran ASN legislatif," tulis Cak Imin dikutip dari Twitternya, Kamis (18/4/2024).
Baca Juga:
Kekayaan Pendeta Gilbert Lumoindong yang Ledek Zakat Umat Islam, Pendapatan 30 Kali UMR Jakarta?
Meski bahagia kembali masuk ke lingkaran pemerintahan, Cak Imin juga menyematkan pesan yang penuh tanda tanya.
"Ya Tuhan ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong," tulisnya dalam bahasa Indonesia yang diawali dengan bahasa Arab.
Pernyataan itu tentu menjadi sorotan. Pasalnya narasi untuk masuk dan keluar di lingkungan pemerintahan, bersinggungan dengan posisi Cak Imin sebagai cawapres 01 yang masih menunggu hasil sidang sengketa Pilpres 2024.
Momen kembalinya Ketum PKB ini ke DPR RI mendapat komentar dari pengikutnya di media sosial.
"Kembali lagi ke sirkel pemerintahan nih," ujar salah satu netizen.
"Hak angket apa kabar?" tanya netizen yang masih memberi dukungan untuk pasangan Anies-Cak Imin.
"Kenapa hak angket menguap begitu saja cak," tanya lainnya.
Cak Imin memang harus kembali ke DPR karena masih mengemban tugas hingga 2024 setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober nanti. Harapan pendukung pun muncul, Cak Imin masih teguh pada pendiriannya untuk tetap berada di barisan perubahan, sesuai dengan koalisi yang mengusungnya di Pilpres 2024.
