Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku rata-rata data pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima di kementerian yang dipimpinnya terkait masalah konflik agraria.
"Dumas yang ada di Kemenko Polhukam hampir 50 persen bahkan lebih adalah permasalahan agraria, permasalahan pertanahan, permasalahan sengketa tumpang tindih, permasalahan semua," kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
Meski begitu, dia menekankan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Indonesia.
Baca Juga:
Terlebih, Hadi juga memiliki pengalaman sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebelum menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam pada Februari 2024.
![Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai memimpin rapat koordinasi pembahaaan antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (14/3/2024). [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/14/40983-menkopolhukam-hadi-tjahjanto.jpg)
Pengalaman selama lebih dari satu tahun itu diharapkan bisa membuatnya mengatasi persoalan agraria yang diadukan masyarakat ke Kemenko Polhukam.
"Bagi saya cukup bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Walaupun saya harus menambah ilmu-ilmu lain terutama ilmu HTN, Hukum Tata Negara," tutur Hadi.
Baca Juga:
Baca Juga: Jelang Arus Mudik Lebaran 2024, Menkopolhukam Bahas 'Abnormal Condition' Pelabuhan Merak
Menko Polhukam Hadi Sebut Demo Tolak Hasil Pemilu Bakal Meningkat, Begini Skalanya!
