Infografis
Suara.com - Mantan pendiri Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) menegaskan bahwa ia tak peduli paslon 01, 02 atau 03 yang menang Pilpres 2024. Namun, kata HRS bahwa terpenting ialah Indonesia memiliki Presiden bukan hasil dari praktik kecurangan.
Hal itu disampaikan HRS di depan para jemaahnya jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Ditegaskan oleh Rizieq bahwa praktik kecurangan di kontestasi Pilpres tidak boleh dibiarkan, masyarakat sudah melihat secara terang benderang praktik tersebut.
"Saya bicara di sini, bukan (mendukung) 01, 02, atau 03, saya gak ada urusan. Kalau memang 01 menang secara jujur, 02 menang secara jujur, 03 menang secara jujur, kita hormati, kita akui, silahkan pimpin bangsa ini," ucap HRS seperti dikutip, Kamis (17/4).
Baca juga:
Baca Juga: Rizieq Shihab Serukan Pesan Keras Jelang Putusan MK: Kita Musti Lawan!
"Tapi nilai kejujuran jangan dirobohkan, nilai keadilan jangan diruntuhkan, kita tidak butuh pemimpin yang curang, kita anti pemimpin curang, kita anti kecurangan, kita anti kemungkaran, kita wajib segala bentuk kecurangan dan kedzaliman," tegas HRS.
HRS di depan para pendukungnya menegaskan bahwa pengadilan di MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 sangat penting dan itu sebagai penunjuk apakah ada kecurangan atau tidak.
Dan ia yakin, selama proses persidangan itu masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana praktik kecurangan itu ada di Pilpres 2024.
"Itu sudah terang benderang dan gak bisa dipungkiri lagi, masyarakat Indonesia kalau mengikuti persidangan tersebut, terang benderang terlihat ada kecurangan atau tidak di Pilpres," ujarnya.
Baca juga:
Baca Juga: Tak Mau Kalah dengan Megawati, 10 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Akan Mengajukan Amicus Curiae ke MK
HRS juga yakin bahwa 8 hakim MK merupakan sosok pintar dan memiliki kapabilitas untuk bisa memutuskan secara adil terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ini.
Namun kata HRS, ia memiliki kekhawatiran bahwa selama dekade 10 tahun terakhir ini, banyak politikus kita tersendra sehingga tidak bisa memutuskan hal baik untuk masyarakat. Kondisi ini kata HRS bisa saja dialami oleh 8 hakim MK tersebut jelang putusan sengketa Pilpres 2024.
"Ini yang kita khawatir, ini kita takutkan bahwa 8 hakim tersandra, maka akan takut memutuskan. Jika itu terjadi, musibah besar akan terjadi di Indonesia. Mengapa? karena ke depan, semua orang akan menganggap bahwa kecurangan jadi hal yang konstitusional," ujarnya.
"Berarti kita musti lawan (kecurangan), jangan biarkan itu terjadi," tambah HRS.
HRS sendiri bersama dengan eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
Surat Amicus berisi pendapat hukum kepada hakim konstitusi itu telah disampaikan kepada MK pada Rabu (18/4/2024). Dalam dokumen itu, juga turut serta tokoh lain yakni Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak dan Munarman.
Mereka menyampaikan selaku kelompok masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam segala proses peradilan di MK agar tidak melanggar konstitusi. Pasalnya, sebagai bangsa dan negara telah mengalami dua rezim, yaitu rezim Orde Lama dan Orde Baru yang telah secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan.
Sehingga negara dan bangsa mengalami goncangan ekonomi, shock of mentality, berbagai peristiwa pelanggaran HAM Berat seperli extra judicial killing, konflik berbasis SARA yang kesemuanya berawal dari penyalahgunaan kekuasaan.
