Infografis
Suara.com - Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kusuba dinyatakan lengkap. Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi disebut telah menyerahkan para tersangka dan barang bukti ke jaksa KPK.
"Penahanan para tersangka yaitu AGK (Abdul Gani Kasuba), RI (Ramadhan Ibrahim) dan RA (Ridwan Arsan) menjadi wewenang tim jaksa hingga 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).
Nantinya berkas perkara akan diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kurun waktu 14 hari.
Sekadar informasi, Abdul Gani Kasuba dijadikan tersangka dugaan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi seniliai Rp 2,2 miliar terkait proyek pembangunan dan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara. Proyek pembangunan infrastruktur itu memilki pagu anggaran Rp 500 miliar.
Baca Juga: KPK Sita Hotel Milik Gubernur Abdul Ghani Kasuba Yang Siap Dioperasikan
Penetapan Gani sebagai tersangka dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan 18 orang. Kemudian, KPK menetapkan 7 tersangka, termasuk Gani.
Selain Gani, enam orang tersangka lainnya ialah Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala BPPBJ, Ramadhan Ibrahim (RI) selaku Ajudan, serta Stevi Thomas, dan Kristian Wuisan selaku pihak Swasta.
Dalam kasus ini, tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Di sisi lain, tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
