Infografis
"El Nino itu sudah selesai, tiba-tiba bansos beras dan uang tunai diperpanjng sampai Juni, dan untuk uang tunai diperpanjang 3 bulan," ucap Refly.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effndy yang mengakuntidak pernah mendapatkan perintah janggal dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kebohongan yang dilakukan oleh Muhadjir Effendy misalnya, dia sama sekali mengatakan bahwa tidak pernah dapat perintah yang aneh-aneh, tapi dia mengatakan nggak mungkin orang 100 persen itu imparsial," ujar Refly.
Kemudian, dia juga mempersoalkan bansos yang digelontorkan Jokowi tetapi tidak dilakukan melalui komando Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Keanehan yang dialami Risma adalah bansos beras itu tidak ditangani dia lagi, tapi ditangani oleh Bapanas, Badan pangan Nasional. Padahal mestinya kan Kementerian Sosial. Lagi-lagi terkait dengan pilpres," kata Refly.
Pada kesempatan yang sama, Refly juga menuding Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbohong soal defisit impor beras. Sebab, lanjut Refly, Airlangga dalam sidang sengketa pilpres mengatakan defisit impor beras mencapai sekitar 5,8 juta ton.
"Padahal, menurut Faisal Basri dan catatan kami, cuma 0,6 juta ton. Dia ngomong 5,8 juta ton dan produksi beras yang 0,6 (juta) itu diimbangi dengan impor beras 3,06 juta ton. Harusnya dengan impor yang sebesar itu, harga beras turun drastis kan karena ada operasi pasar? Ternyata tidak,” ucap Refly menjelaskan.
“Jadi buat apa impor beras yang lebih 2.4 juta ton itu. Ya kami duga untuk bansos beras dan setelah itu kita lihat, tidak ada jaminan ketika sudah menang, uang yang tadinya diperpanjang sampai Juni itu, belum ada realisasinya lagi,” tandas dia.
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Baca Juga: Tim Prabowo-Gibran Serahkan Dokumen Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres ke MK
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
