Cek Fakta
Suara.com - Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai PDI Perjuangan terlihat kecil dari Presiden Joko Widodo lantaran menyatakan menolak pencalonan Bobby Nasution maju di Pilkada 2024.
"Sah saja PDIP membatasi pengusungan pada keluarga Jokowi, tetapi dengan membuat statemen semacam itu justru membuat PDIP terasa kecil dibanding Jokowi," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (13/4/2024).
Padahal, kata dia, dalam politik sering kali pihaknya dimusuhi tapi justru dapat mendulang kemenangan.
"Berulangkali strategi permusuhan semacam itu lebih sering dimenangkan oleh lawan. Artinya Bobby bisa saja membangun narasi ia dimusuhi PDIP, padahal justru Bobby dan Jokowi lah yang sudah lebih awal merusak PDIP," ujarnya.
Baca Juga: Iriana Jokowi Tampil Mentereng Saat Lebaran, Tenteng Tas yang Harganya Setara 10.000 Liter Pertamax
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan, seharusnya PDIP terlebih Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak perlu mengeluarkan pernyataan berlebihan dengan menolak Bobby Nasution. Apalagi memusuhi keluarga Jokowi.
"Hasto seharusnya tidak perlu membesarkan pihak yang dianggap tidak sejalan, bagaimanapun PDIP tetap partai mayoritas hingga saat ini," tuturnya.
"Cukup disayangkan jika harus berkelahi dengan satu tokoh yang sebenarnya tidak akan besar jika bukan karena PDIP juga," sambungnya.
Tolak Bobby
Sebelumnya, Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada November mendatang.
Baca Juga: Bobby Nasution Ditolak Daftarkan Diri Maju Pilkada Sumut Lewat PDIP? Hasto: Usulan dari Bawah
Saat ini sejumlah partai politik tengah menjaring kader atau calon yang dianggap mumpuni untuk ikut dalam kontestasi politik tingkat daerah, tak terkecuali PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan saat ini sudah ada pendaftaran-pendaftaran. Ia mencontohkan, seperti di wilayah Sumater Utara.
"Sudah ada pendaftaran-pendaftaram di daerah-daerah. Sumatera utara kemarin sudah melaporkan, semua boleh mendaftar, kecuali Mas Bobby. Itu usulan dari bawah," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4) malam.
Selain di Sumut, Hasto juga menyebut sejumlah daerah lain juga mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon dalam Pilkada 2024.
"Dari Solo, tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka," katnya.
Meski proses pendaftaran sudah mulai berlangsung, Hasto mengemukakan sejumlah kritik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diatasi terlebih dahulu.
Bila persoalan dalam Pemilu 2024 tidak diselesaikan, Hasto menyatakan, pemilihan untuk mencari kepala daerah menjadi tidak berguna.
"Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power penggunaan aparatur negara sumber-sumber negara itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya pemilu," katanya.
