“Tadi terungkap pertanyaan kenapa Januari-Februari anggarannya melonjak dan hanya beberapa daerah tertentu? Pertanyaan yang dilontarkan Majelis Hakim itu merupakan refleksi dari apa yang kami dalilkan dalam permohonan,” ujarnya.
Diketahui, dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Kamis (4/4), Majelis Hakim MK meminta keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju terkait bansos.
Keempat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.