Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap melanjutkan dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej.
Hal ini disampaikan KPK merespons Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan status hukum Eddy, setelah status tersangkanya gugur lewat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
ICW mempertanyakan status hukum Eddy, menyusul kehadirannya sebagai saksi untuk kubu Prabowo-Gibran pada sidang sengketa pilpres di Mahkamah Kontitusi pada Kamis (4/4/2024).
"Kami memahami harapan dan masukan kritik masyarakat terkait penyelesaian perkara tersebut. Untuk itu kami pastikan, KPK lanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemenkumham dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (5/4/2024).
Baca Juga: Di Sidang MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat Publik Yang 100 Persen Netral: Itu Pasti Bohong
Ali mengatakan, beberapa waktu lalu KPK sudah melaksanakan gelar perkara.
Surat Perintah Penyidikan Baru
"Dan forum sepakat untuk diterbitkan surat perintah penyidikan baru dengan segera," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak menggugurkan materi perkara korupsi yang menjerat Eddy, melainkan hanya syarat formil penetapan tersangka.
"Substansi materi penyidikan perkara tersebut sama sekali belum pernah diuji di pengadilan Tipikor dan praperadilan beberapa waktu lalu hanya menguji keabsahan syarat formilnya saja," ujar Ali.
Baca Juga: Seloroh Airlangga Ke Hakim MK: Saya Pastikan Tak Ada Bansos Yang Bungkusnya Warna Kuning
Untuk diketahui, Eddy dan dua anak buahnya, Yosi Andika Mulyadi, serta Yogi Arie Rukmana sebelumnya dijadikan KPK tersangka, karena diduga diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Cirta Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan.
Pemberian uang itu untuk menyelesaikan tiga perkara Helmut di Kementerian Hukum dan HAM, serta Bareskrim Polri. Namun status tersangka Eddy gugur, setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lewat sidang praperadilan.
ICW Pertanyakan KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, mempertanyakan kelanjutan kasus Eddy, mengingat KPK menyatakan akan kembali menerbitkan surat perintah penyidikan setelah kalah pada sidang praperadilan.
"Dari sekian banyak ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait, terdapat nama mantan Wamenkumham Eddy OS Hiariej. Pada dasarnya, kehadiran Eddy sebagai ahli memang hak yang bersangkutan karena statusnya sendiri sebagai tersangka korupsi memang telah digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 30 Januari 2024 lalu. Sejak saat itu, hingga sekarang terhitung 65 hari, KPK tidak kunjung menetapkan kembali Eddy sebagai tersangka," kata Kurnia lewat keterangannya dikutip Suara.com, Jumat (5/4/2024).
Kurnia menilai tidak sulit bagi KPK untuk kembali menjadikan Eddy sebagai tersangka. Hal itu menurutnya putusan praperadilan gagal memahami eksistensi Pasal 44 Undang-Undang KPK.
"Hakim tunggal yang memutus permohonan Eddy sejatinya tidak membatalkan penyidikan, namun hanya berkas administrasi penetapan tersangka. Maka dari itu, penyidikan masih berjalan dan harusnya penetapan tersangka Eddy bisa dilakukan secara simultan oleh KPK," jelasnya.
Oleh karenanya, ICW mendesak KPK segera mengumumkan kelanjutan status hukum Eddy. Hal itu demi kepastian hukum dan pertanggungjawaban kepada publik dalam aspek transparansi kerja penindakan.
